BINTUNI, jurnalpapua – Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni melakukan inventarisasi atas persoalan yang dialami keluarga berisiko stunting, di RT 02 RW 02 Kompleks Tahiti Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni, Kamis (6/7/2023).
Kunjungan lapangan ini bagian dari peran Dinas Kesehatan sebagai orang tua asuh terhadap posyandu Sakura, yang berperan sebagai ujung tombak layanan kesehatan terhadap ibu hamil dan balita di lingkup masyarakat terkecil.
Peran Dinas Kesehatan sebagai orangtua asuh terhadap posyandu dalam penanganan stunting, merupakan tindaklanjut dari instruksi Wakil Bupati Teluk Bintuni, Matret Kokop SH, yang juga sebagai Ketua Tim Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.
Baca juga: Wakil Bupati Serukan Sinergitas OPD Tangani Stunting, Dinas Perumahan dan PUPR Tak Pernah Hadir
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Teluk Bintuni, Kristina Y. Inanosa menjelaskan, saat ini di kompleks Tahiti yang menjadi area pelayanan kesehatan Posyandu Sakura, terdapat ibu hamil 13 orang, balita 49 anak dan 60 bayi. Dari jumlah tersebut, teridentifikasi ada 6 keluarga yang berisiko stunting.
Dalam melayani kesehatan ibu hamil, bayi dan balita di kompleks Tahiti, Posyandu Sakura yang diketuai Siti Nur Nasey ini memiliki 5 orang kader. Posyandu Sakura merupakan salah satu dari 19 posyandu yang ada di Kelurahan Bintuni Timur dan Bintuni Barat. Posyandu Sakura masih menempati rumah Taher Manuwama sebagai tempat pelayanan.
“Kunjungan yang kami lakukan hari ini, untuk mengetahui secara langsung apa yang menjadi persoalan di keluarga berisiko stunting itu. Hasil dari kunjungan lapangan ini, akan menjadi bahan evaluasi dan penyusunan program penanganan stuntingnya,” ungkap Kristina.
Menurutnya, penyebab dari stunting bukan hanya bayi dan balita yang kekurangan asupan gizi sehingga mengalami kendala dalam pertumbuhan fisiknya. Namun persoalan lingkungan, pola hidup di dalam keluarga juga menjadi bagian dari faktor penyebab.
“Jadi survey lapangan ini sekaligus kita menginventarisasi faktor-faktor lain penyebab stunting,” tukasnya.
Kristina juga mengapresiasi kebijakan Ketua Tim Aksi Konvergensi, Matret Kokop SH, yang mengeluarkan kebijakan pola orangtua asuh bagi OPD yang terlibat dalam tim Percepatan Penurunan Stunting Teluk Bintuni. Anak asuh yang diangkat dalam pola ini adalah posyandu, sebagai komunitas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di level paling bawah.
Dengan pola ini, Kristina bilang, percepatan penurunan stunting di Kabupaten Teluk Bintuni bisa segera terwujud, karena masing-masing anggota tim memiliki tanggungjawab menyelesaikan persoalan anak asuhnya. JP01
