Wakil Bupati Bintuni Serukan Sinergitas OPD Tangani Stunting, Dinas Perumahan dan PUPR Tak Pernah Hadir

0
81
Wakil Bupati Teluk Bintuni, Matret Kokop SH memimpin Rembuk Stunting yang melibatkan sejumlah OPD dan lintas sektor di Bappelitbangda, Selasa (4/7/2023).
Spread the love

BINTUNI, jurnalpapua – Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Matret Kokop SH menyerukan agar OPD yang terlibat langsung dalam aksi konvergensi percepatan penurunan stunting, meningkatkan sinergitas dan terlibat aktif dalam tim.

Diantara program yang harus dilakukan adalah, mendukung langkah-langkah penurunan stunting seperti pemenuhan konsumsi gizi seimbang, percepatan perbaikan gizi anak, pemenuhan sanitasi dasar dengan menyusun rencana kegiatan dan penganggaran sesuai lokus yang disepakati bersama.

“Maka terkait hal tersebut kepada seluruh OPD yang berhubungan langsung dengan penanganan stunting saya harap dapat lebih meningkatkan sinergitas. Sehingga penyelenggaraan percepatan penurunan stunting melalui pelaksanaan delapan aksi konvergensi, dapat terlaksana lebih baik dan memberi daya ungkit dalam penurunan angka prevalensi stunting demi mewujudkan masyarakat kabupaten Teluk Bintuni yang damai, maju, produktif dan berdaya saing,” ujar Wakil Bupati, saat membuka Rembuk Stunting di Kantor Bappelitbangda Teluk Bintuni, Selasa (4/7/2023).

Hasil dari aksi percepatan penurunan stunting kata Wakil Bupati, menjadi tolok ukur tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu mengakhiri segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030.

Penegasan Wakil Bupati yang juga sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Teluk Bintuni ini, untuk mengingatkan kembali peran dari OPD teknis yang sudah ditunjuk terlibat dalam tim aksi konvergensi.

Diantara OPD teknis yang terlibat dalam tim ini adalah Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (DP2AKB), Dinas Sosial, Bappelitbangda, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Dinas PUPR.

Namun menurut Christina Y. Inanosa, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan yang masuk dalam tim teknis aksi konvergensi, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Dins PUPR tidak pernah terlibat secara aktif.

“Dari setiap pertemuan yang di lakukan tim aksi konvergensi, dua OPD ini tidak pernah ada yang terlibat. Kami juga bingung bagaimana mau koordinasi, padahal peran dari kedua OPD ini cukup penting dalam tim,” ungkap Christina.

Diantara tugas yang harus diselesaikan Dinas Perumahan dan Dinas PUPR dalam aksi konvergensi percepatan penurunan stunting, kata Christina, adalah menyelesaikan persoalan sarana air bersih dan rumah layak huni untuk keluarga berisiko stunting. JP01

Google search engine

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here