BINTUNI, jurnalpapua – Koordinator Komunitas Peduli Masyarakat Miskin (KOPUMAMI) Teluk Bintuni, Jakson Kareth menyoroti manajemen Perusahaan Daerah Maju Mandiri (BMM) dalam mengelola aset kapal SPOB yang dibeli dari APBD.
Sebab, keberadaan kapal pengangkut BBM yang dibeli seharga Rp 7,7 miliar dari CV Karya Lestari Industri Samarinda, Kalimantan Timur ini, hingga kini tak jelas keberadaannya.
“Yang saya dengar, kapal itu disewakan oleh pihak Perusda ke pengusaha minyak di daerah Bitung (Sulawesi Utara). Tapi kabarnya kapal saat ini sedang bermasalah di Labuan Bajo,” kata Jakson Kareth, Selasa (22/7/2025).
Dengan adanya aktivitas usaha oleh manajemen Perusda yang menyewakan kapal SPOB, kata Jakson Kareth, seharusnya ada uang masuk yang bisa disetor ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Faktanya, sejak kapal di beli pada tahun 2019 yang menggunakan uang penyertaan modal dari APBD Teluk Bintuni, perusahaan yang berdiri berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2017 ini, belum pernah berkonstribusi terhadap PAD. Padahal tujuan didirikannya perusahaan tersebut, adalah meraup keuntungan dan meningkatkan PAD.
“Kalau tidak ada konstribusi terhadap PAD, lalu uang hasil sewa kapal itu kemana? Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama,” tukas Jakson Kareth.
Dikonfirmasi terkait sorotan tersebut, Yakob Kainama, Plt Direktur Perusda tak menampik perusahaan yang saat ini ia pimpin, belum pernah memberikan setoran PAD. Penyebabnya, ada beban peninggalan hutang dari direksi lama yang harus ia selesaikan.
Dijelaskan Yakob, sejak ditunjuk sebagai Plt Direktur, ia mencari keberadaan kapal SPOB yang saat itu kabarnya disewa oleh pengusaha di Bitung, Sulawesi Utara. Tapi karena kontrak dengan penyewa sebelumnya sudah selesai, Yakob mencari penyewa lain agar aset tersebut produktif.
Kata Yakob, ada pengusaha BBM dari Jakarta yang mau menyewa. Dalam kontrak perjanjiannya, kapal diserahkan kepada penyewa dalam kondisi siap pakai.
Yang menjadi persoalan, Yakob bilang, kapal saat itu dalam kondisi rusak. Bodi kapal sudah keropos, banyak lubang. Kondisi tersebut terjadi, karena sejak di launching pada tahun 2019, hingga tahun 2024 kapal belum pernah docking.
“Tinggal tunggu waktu saja, kapal itu tenggelam di dasar laut. Padahal untuk kapal pengangkut BBM seperti ini, tiga bulan sekali harus docking. Tapi ini sudah berapa tahun tidak docking,” tukas Yakob.
Pihak penyewa tidak mau menyewa jika kapal tidak siap pakai. Sementara Perusda BMM, kata Yakob, tidak punya uang untuk memperbaiki kapal tersebut. Solusinya, kapal diperbaiki oleh penyewa, dan nanti biaya akan dipotong uang sewa.
Padahal, ditambahkan Yakob, sebelum diketahui kapal dalam kondisi rusak dan harus docking, ia sudah berinisiatif untuk menyisihkan hasil sewa kapal untuk setor ke PAD. “Itu sebelum eksekusi kapal docking. Saya bicara dengan staf, kita sisihkan Rp 100 juta untuk setor PAD,” kata Yakob.
Nyatanya, biaya docking ternyata over alias melebihi uang sewa yang dibayar penyewa. Sebab, selain memperbaiki bodi kapal, ternyata ada komponen berupa baling-baling, yang harus diganti karena salah pemasangan sejak awal.
“Pada akhirnya itu sudah. Biayanya over terhadap sewa kapal. Jadi ya mohon maaf, belum ada income atau pemasukan dari kapal ini. Mungkin tahun depan sudah mulai bisa,” kata Yakob Kainama, yang akrab dipanggil Valen.JP01
