BINTUNI, jurnalpapua.id – Kendati hanya sebagai pelaksana tugas (Plt) Direktur RSUD Teluk Bintuni, drg. Ferdinand Mangalik berani mematok target pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bidang pelayanan kesehatan ini diatas Rp 10 miliar pada 2023.
Kenaikan target pendapatan dari target eksisting tahun 2022 sebesar 8 miliar ini, bisa dicapai dengan catatan ada regulasi yang mendukung secarai baik dan benar. Sebagai bagian dari perangkat daerah yang berstatus BLUD, RSUD Teluk Bintuni memiliki kewenangan menjalankan bisnis yang sehat untuk peningkatan pelayanan.
“Tinggal nanti kita lihat dukungan regulasinya seperti apa? Saya melihat banyak sekali potensi pendapatan yang bisa kita peroleh, selama itu dikelola dengan baik,” kata Ferdinand Mangalik, disela-sela perayaan hari jadi ke 11 RSUD Teluk Bintuni, Sabtu (12/11/2022).
Contoh nyata yang bisa dikelola sebagai income RSUD adalah layanan Medical Check Up (MCU) dan klaim BPJS Kesehatan. Pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh ini, sering menjadi persyaratan yang harus dimiliki oleh karyawan perusahaan swasta ataupun Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dengan adanya BP Berau, perusahaan migas multinasional yang beroperasi di Teluk Bintuni, sangat terbuka potensi pendapatan dari MCU oleh ribuan karyawan di perusahaan tersebut. Belum lagi dari perusahaan lain yang juga beroperasi di wilayah ini.
Dari perhitungan secara kasar yang dilakukan, tidak kurang dari 20 ribu karyawan yang harus menjalani MCU secara periodik. Jika jumlah itu seluruhnya melakukan pemeriksaan kesehatan di RSUD Teluk Bintuni dengan tarif Rp 1,5 juta per orang, praktis tidak kurang dari Rp 30 miliar pendapatan yang bisa dikantongi rumah sakit.
Tarif MCU yang saat ini berlaku di RSUD Teluk Bintuni, antara Rp 1 juta hingga Rp 2,5 juta, tergantung kelengkapan pemeriksaan yang diminta pasien. Ferdinand berharap, ada regulasi yang mewajibkan karyawan perusahaan yang beroperasi di Teluk Bintuni, MCU-nya dilakukan di RSUD. Begitu juga terhadap ASN.
“Semua karyawan perusahaan swasta yang ada di Bintuni, MCU-nya wajib di RSUD. Peralatan kita sudah mampu kok. Dari sisi biaya lebih murah dibanding di luar, dengan pelayanan yang hampir sama. Jadi untuk mereka yang bekerja di Bintuni, jangan diberikan peluang keluar saat pemeriksaan kesehatan agar daerah ini juga mendapatkan pemasukan,” tandas Ferdinand.
Laboratorium Covid-19
Dalam momen perayaan hari jadi ke-11 RSUD Teluk Bintuni, pengelola rumah sakit ini meresmikan tiga bangunan baru untuk meningkatan pelayanan kesehatan.
Ketiga bangunan yang penggunaannya diresmikan Matret Kokop, Wakil Bupati Teluk Bintuni, adalah Laboriatorium Covid-19, gudang obat serta ruang PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif). PONEK merupakan salah satu kegiatan pelayanan dalam Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB) yang menjadi program nasional.
Dengan penambahan fasilitas ruangan tersebut, Matret Kokop berharap mutu dan kualitas pelayanan RSUD Teluk Bintuni bisa ditingkat dari yang sudah berjalan selama ini. Apalagi, katanya, RSUD Bintuni telah menerima penghargaan sebagai Rumah Sakit Bintang Lima.
“Predikat ini yang harus dijaga, jangan sampai terjadi penurunan kualitas pelayanan terhadap pasien,” tandas Matret Kokop.
Untuk menguji standar mutu pelayanan itu, RSUD Teluk Bintuni akan menjalani akreditasi oleh lembaga akreditasi independen yang tergabung dalam Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada Januari 2023. Sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan, dijelaskan Ferdinand Mangalik, pihaknya akan merintis Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) berbasis digital, yang akan diterapkan di seluruh unit pelayanan.
“Sebenarnya ini adalah standar system informasi yang sudah banyak dimiliki rumah sakit lain. Tapi nggak apa-apa, tidak ada istilah terlambat untuk kita membenahi,” tukas Ferdinand. JP01
