BINTUNI, jurnalpapua – Seluruh pelaku usaha di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, tanpa terkecuali, akan menjadi target Sensus Ekonomi 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang dimulai pada Senin (15/6/2026).
Sensus ekonomi 2026 yang berlangsung selama 2,5 bulan ini, melibatkan 103 petugas yang akan bertugas hingga 31 Agustus 2026, di 24 distrik, termasuk wilayah pemekaran.
Kepala BPS Teluk Bintuni, Maimun, menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 ini menjadi pendataan paling lengkap dari program sensus sebelumnya. Petugas akan mendata seluruh sektor usaha, mulai pertanian, kontruksi hingga usaha dunia maya yang sudah menghasilkan uang.
“Tapi jangan khawatir. Pendataan usaha ini tidak tidak ada kaitannya dengan pajak. Ini hanya pendataan usaha untuk mendapatkan gambaran ekonomi di masyarakat, secara menyeluruh,” kata Maimun.
Mekanisme pendataan ini, kata Maimun, juga berbeda dengan sensus sebelumnya. Kali ini, pendataan dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi digital, sehingga data yang diperoleh dari pelaku usaha, akan terkirim dan tersimpan secara otomatis di server BPS Pusat.
“Jadi jangan khawatir data bapak ibu pelaku usaha akan tercecer, karena kami tidak lagi melakukan pendataan secara manual,” tukas Maimun.
Secara resmi, dimulainya Sensus Ekonomi 2026 ini ditandai dengan penyerahan rompi petugas sensus dan pelepasan balon ke udara oleh Wakil Bupati Teluk Bintuni, Joko Lingara, usai apel di halaman Kantor Bupati.
Wakil Bupati Teluk Bintuni, Joko Lingara menyampaikan, keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2026, akan memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni. Data ini menjadi acuan pelaksanaan agar semakin tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.
“Dengan data yang berkualitas, pemerintah daerah akan mampu merumuskan program dan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung terwujudnya pembangunan yang merata di seluruh Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni,” kata Wabup Joko Lingara.
Ditambahkan Wabup Joko Lingara, data yang diperoleh dari Sensus Ekonomi Tahun 2026 akan menjadi landasan yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah.
Data tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan ekonomi, pengembangan investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan daya saing daerah di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.
“Sensus ekonomi merupakan agenda nasional yang sangat penting dan strategis bagi pembangunan daerah dan bangsa. Sensus ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan rutin per Sepuluh tahun sekali, melainkan sebuah upaya strategis untuk memperoleh gambaran yang utuh dan akurat serta lengkap dan menyeluruh mengenai kondisi perekonomian masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Teluk Bintuni,” tukas Wabup Joko Lingara. JP01
