JAKARTA,jurnalpapua.id – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetyani Aher, menyoroti lemahnya sistem data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ia menilai pembaruan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dilakukan secara berkala justru berpotensi mencabut status kepesertaan masyarakat secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan mereka.
Hal itu disampaikan Netty dalam Rapat Kerja Komisi IX bersama Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala BPS di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Menurut Netty, dinamika data yang kerap berubah menyebabkan masyarakat yang sebelumnya masuk dalam desil 1–5 (kelompok ekonomi terbawah) bisa tergeser ke desil lebih tinggi, sehingga kehilangan status PBI.
“Kalau data diperbarui secara berkala dan dinamis, kejadian seperti ini sangat mungkin berulang. Masyarakat bisa tiba-tiba bergeser dari desil 1–5 ke desil yang lebih tinggi dan kehilangan status PBI,” ujar Netty.
Politisi Fraksi PKS itu juga menyoroti minimnya pemahaman masyarakat terhadap perubahan status tersebut. Banyak peserta baru menyadari kartu JKN mereka nonaktif saat tiba-tiba membutuhkan layanan kesehatan di rumah sakit atau puskesmas.
“Banyak masyarakat yang tidak sadar bahwa statusnya sudah nonaktif. Ini berbahaya, karena mereka baru tahu saat membutuhkan layanan kesehatan,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa sekitar 11 juta peserta PBI JKN dinonaktifkan. Dari jumlah itu, baru 2,1 juta peserta yang berhasil diaktifkan kembali. Sisanya, sekitar 8,8 juta peserta, masih berstatus nonaktif hingga saat ini.
Komisi IX menilai kondisi ini darurat dan memerlukan percepatan penanganan. Netty pun mendorong pemerintah menyediakan mekanisme reaktivasi yang mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit, serta sistem informasi yang transparan agar masyarakat bisa memantau status kepesertaan mereka secara mandiri.
“Jangan sampai masyarakat terlantar akses kesehatannya hanya karena masalah administrasi data,” pungkasnya.(JP02)
