BINTUNI, jurnalpapua – Mahasiswa Kabupaten Teluk Bintuni yang sedang menempuh pendidikan di berbagai kota studi luar daerah, menyesalkan kebijakan pemerintah daerah dalam hal menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk masa depan.
Terjadi kesenjangan yang cukup signifikan dalam mengalokasikan anggaran untuk menyiapkan SDM yang berkualitas bagi generasi muda Teluk Bintuni.
Untuk para mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan sarjana di lembaga pendidikan formal, Pemda Teluk Bintuni menyiapkan anggaran Bantuan Sosial (Bansos) Pendidikan sebesar Rp 15 miliar per tahun.
Sementara untuk pelatihan nonformal di Pusat Pelatihan Teknik Industri dan Migas (P2TIM), anggaran yang diberikan sebesar Rp 90 miliar per tahun, dengan durasi pelatihan setiap angkatan hanya 3 bulan.
“Kalau saya salah mohon maaf, silakan diralat. Yang saya tahu P2TIM per tahunnya itu 90 miliar, kalau kami 15 (miliar). Kalau kita mau bicara secara rasional, saya menyesal atas kebijakan pemda. Kenapa yang nonformal ini bisa dikasi sampai 90, sedangkan kami ini sekolah formal lho,” kata Darius Susure, Wakil Ketua Ikatan Mahasiswa Teluk Bintuni (IMTB) Kota Studi Manokwari, Selasa (4/7/2023).
Baca juga : 90 M Anggaran Petrotekno Satu Tahun, Bisa Cetak 400 Anak Bintuni Menjadi Sarjana S-1
Anggaran 90 miliar untuk P2TIM, kata Darius, sangat mencukupi jika digunakan membiayai anak-anak Teluk Bintuni untuk kuliah sampai di luar negeri. “Bisa sekali. Itu kalau kita mau bicara peningkatan SDM anak negeri yang berdaya saing,” tukas Darius.
Ia juga menyoroti proses pencairan anggaran untuk P2TIM, yang tidak pernah terdengar ada masalah sehingga setiap tiga bulan sekali bisa meluluskan hampir 100 peserta pelatihan. Sedangkan untuk Bansos Pendidikan yang nominalnya jauh di bawah anggaran P2TIM, pencairannya selalu mengalami masalah.
“Saya tidak tahu ini masalahnya ada di mana. Yang 90 miliar saja bisa lancar, tapi untuk kami yang hanya 15 miliar, sampai hari ini belum juga cair,” kata Darius.
Untuk memperjuangkan pencairan itu, Darius ditunjuk sebagai koordinator para mahasiswa Teluk Bintuni kota studi luar daerah, mengadu ke DPRD. JP01
