BINTUNI, jurnalpapua – Mahasiswa asal Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat yang sedang menempuh studi di berbagai kota, mengeluhkan bantuan sosial pendidikan dari pemerintah daerah yang hingga kini belum cair.
Untuk mencari solusi atas persoalan tersebut, perwakilan mahasiswa ini mendatangi gedung DPRD Kabupaten Teluk Bintuni untuk mengadukan nasibnya pada Selasa (4/7/2023).
Audiensi rombongan perwakilan mahasiswa dari berbagai kota studi yang dikoordinir Darius Susure ini, diterima Ketua DPRD Simon Dowansiba, Wakil Ketua II Yohanis Pongtuluran dan sejumlah anggota DPRD dari gabungan komisi di ruang rapat komisi.
Kepada unsur pimpinan dan anggota dewan yang hadir, Darius Susure yang merupakan mahasiswa semester 8 Fakultas Kelautan Universitas Papua di Manokwari menyebut, uang bansos pendidikan tahap I tahun 2023, hingga kini masih belum diterima.
“Sedangkan kita sekarang sudah masuk semester genap tahun 2023, lalu bagaimana dengan bansos pendidikan di semester ganjil kemarin,” kata Darius, yang juga Wakil Ketua Ikatan Mahasiswa Teluk Bintuni kota studi Manokwari ini.
Mewakili mahasiswa Teluk Bintuni di berbagai kota studi se-Indonesia, Darius tidak ingin kejadian tahun sebelumnya terulang. Bansos pendidikan semester ganjil dicairkan di semester genap, dan bansos pendidikan tahun genap baru dicairkan di tahun berikutnya.
Per Maret 2023, jumlah mahasiswa Teluk Bintuni penerima bansos pendidikan sebanyak 1.785 orang dan tersebar di 38 kota studi. Dari jumlah itu, sebanyak 712 mahasiswa merupakan anak papua asli tujuh suku Teluk Bintuni, 244 orang anak papua dan 829 orang suku nusantara di Teluk Bintuni.
Mahasiswa penerima bansos pendidikan ini dikelompokkan menjadi empat kategori; 1. Mahasiswa suku asli Teluk Bintuni di kota studi luar Bintuni dengan bantuan Rp 5,5 juta/semester; 2. Mahasiswa papua secara umum dan nusantara di Teluk Bintuni dengan nominal bansos Rp 5 juta/semester; 3. Mahasiswa dari tuju suku yang kuliah di Teluk Bintuni (Rp 4,5 juta/semester); dan 4. Mahasiswa papua serta nusantara yang kuliah di Bintuni dengan bansos Rp 4 juta/semester.
Bansos pendidikan diberikan Pemda Teluk Bintuni untuk mereka sudah menempuh pendidikan mulai semester tiga hingga kuliah selesai. Sedangkan untuk yang baru memulai kuliah, atau masih semester 1 dan 2, belum mendapatkan jatah alokasi bansos pendidikan.
Baca juga: Mahasiswa Bintuni Harus Menjadi Sarjana Plus yang ‘Laku Dijual’
Simon Dowansiba, Ketua DPRD Teluk Bintuni menyebut, untuk menyelesaikan persoalan mahasiswa pihaknya akan mengundang OPD Teknis dan perangkat daerah lain di Sekretariat Daerah Teluk Bintuni untuk duduk bersama di gedung dewan.
Informasi yang beredar, pengelola bansos pendidikan yang awalnya ada di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah, saat ini sudah dilimpahkan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Keterlambatan pencairan bansos pendidikan ini, diduga karena data jumlah mahasiswa penerima bansos belum diterima oleh dinas.
“Makanya nanti dalam rapat dengan dinas dan pihak terkait, kita sama-sama dengarkan apa masalah yang sebenarnya. Itu uang sudah ada, dan DPRD sudah menyetujuinya. Apa masalahnya kok adik-adik mahasiswa ini belum menerimanya,” kata Simon. JP01
