Kuota Internet dan Keadilan Digital

Oleh : Daud Daniel Balubun, SH.,MH – Advokat dan Dosen Hukum

Putusan sudah ada, hak konsumen jangan berhenti di atas kertas. Putusan ini penting, akan tetapi, persoalannya belum selesai.

HAMPIR setiap pengguna telepon seluler pernah mengalami keadaan yang sama. Masa berlaku paket internet berakhir, sementara masih terdapat sejumlah kuota yang belum digunakan. Dalam hitungan detik, sisa kuota tersebut tidak lagi dapat dipakai. Konsumen kemudian harus membeli paket yang baru.

Selama bertahun-tahun, keadaan ini dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Konsumen menerimanya karena masa berlaku paket telah berakhir. Operator pun beranggapan bahwa ketentuan tersebut telah diketahui dan disetujui ketika konsumen membeli paket internet. Namun, pertanyaan sederhananya adalah: apakah sesuatu yang dianggap biasa selalu berarti adil?

Pertanyaan tersebut kemudian sampai ke Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan pada 23 Juli 2026, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan mengenai perlindungan sisa kuota internet.

Mahkamah menyatakan bahwa penetapan tarif layanan telekomunikasi harus disertai kewajiban menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota milik pengguna tetap aktif dan dapat digunakan.

Mahkamah juga menegaskan bahwa kuota yang belum sepenuhnya digunakan harus tetap dilindungi sebagai hak milik pengguna agar dapat dipakai sampai habis tanpa dibebani biaya tambahan dengan alasan perpanjangan masa aktif. Putusan ini penting. Akan tetapi, persoalannya belum selesai.

Ketika Hukum Bertemu Kehidupan Masyarakat

Dari sudut pandang hukum positif, putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan kepastian. Norma yang sebelumnya memberi ruang luas kepada operator dalam menentukan skema layanan kini harus dibaca dengan kewajiban melindungi sisa manfaat kuota milik konsumen.

Putusan Mahkamah Konstitusi juga bersifat final dan mengikat. Secara hukum, tidak tersedia upaya hukum lain untuk membatalkannya.

Namun, sosiologi hukum mengajukan pertanyaan yang berbeda. Bukan hanya tentang apa bunyi putusan, tetapi tentang bagaimana putusan tersebut bekerja dalam kehidupan masyarakat.

Apakah aplikasi milik operator akan segera disesuaikan? Apakah sisa kuota akan otomatis terbawa ke masa berikutnya? Apakah konsumen harus membeli paket yang sama terlebih dahulu? Apakah paket dengan perlindungan sisa kuota akan dijual lebih mahal? Apakah masyarakat yang tidak memahami teknologi akan mengetahui haknya?

Di sinilah perbedaan antara hukum yang tertulis dengan hukum yang benar-benar hidup. Sebuah putusan dapat dinyatakan berlaku secara hukum, tetapi belum tentu efektif secara sosial. Hukum baru memperoleh arti apabila dapat dirasakan oleh orang yang menjadi tujuan perlindungannya.

Konsumen Tidak Benar-Benar Berunding

Operator telekomunikasi menjelaskan bahwa istilah “kuota hangus” tidak tepat. Menurut pandangan operator, yang dibeli konsumen bukanlah barang, melainkan hak mengakses kapasitas jaringan dalam jumlah dan waktu tertentu. Ketika masa berlaku berakhir, hubungan layanan juga berakhir.

Pandangan tersebut mempunyai dasar dari sudut hubungan kontraktual. Konsumen memang mengetahui harga, jumlah kuota, dan masa berlaku paket sebelum melakukan pembelian.

Akan tetapi, apakah konsumen benar-benar ikut menentukan syarat tersebut?

Pada kenyataannya, konsumen tidak pernah duduk bersama operator untuk merundingkan masa berlaku, urutan penggunaan kuota, pembagian kuota utama dan kuota aplikasi, ataupun nasib kuota yang tersisa.

Seluruh syarat telah disiapkan terlebih dahulu oleh operator. Konsumen hanya memiliki dua pilihan: menerima paket yang tersedia atau tidak menggunakan layanan tersebut. Secara formal terdapat persetujuan. Akan tetapi, secara sosial terdapat ketimpangan kekuasaan.

Operator menguasai modal, teknologi, jaringan, sistem penghitungan, aplikasi, serta informasi mengenai layanan. Konsumen hanya melihat angka yang ditampilkan pada layar telepon seluler.

Ketika sistem menyatakan masa berlaku paket selesai, konsumen tidak mempunyai kemampuan untuk memeriksa bagaimana kuotanya dihitung atau mengapa suatu jenis kuota dipakai lebih dahulu daripada kuota lainnya.

Dalam kehidupan digital, kekuasaan tidak selalu hadir melalui larangan tertulis. Kekuasaan juga bekerja melalui desain aplikasi, algoritma, notifikasi, dan pilihan-pilihan yang telah ditentukan oleh pengelola sistem.

Kuota Internet Bukan Sekadar Barang Dagangan

Internet telah mengalami perubahan fungsi yang sangat besar. Dahulu internet mungkin dipandang sebagai fasilitas tambahan untuk hiburan dan komunikasi. Sekarang internet digunakan untuk bekerja, belajar, berdagang, melakukan transaksi perbankan, mengurus pelayanan pemerintahan, memperoleh informasi, bahkan mengakses layanan hukum.

Pengemudi angkutan daring membutuhkan internet untuk menerima pesanan. Pedagang kecil membutuhkan internet untuk memasarkan barang. Pelajar dan mahasiswa menggunakannya untuk mengikuti pendidikan. Masyarakat juga membutuhkan internet untuk mengakses layanan publik yang semakin banyak dialihkan ke sistem elektronik.

Dalam persidangan, ahli yang diajukan Pemohon menekankan bahwa internet telah berkembang menjadi infrastruktur sosial dan ekonomi. Karena itu, pengaturan pemanfaatan internet tidak hanya berhubungan dengan kepentingan bisnis, tetapi juga perlindungan masyarakat dalam kehidupan digital.

Ketika internet telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, kuota tidak dapat sepenuhnya diperlakukan sebagai komoditas biasa.

Kuota merupakan pintu masuk menuju pendidikan, pekerjaan, perdagangan, pelayanan publik, dan komunikasi sosial. Kehilangan kuota dapat berarti kehilangan kesempatan untuk bekerja, belajar, atau memperoleh penghasilan.

Ketidakadilan Lebih Terasa di Daerah

Persoalan sisa kuota menjadi lebih penting ketika dilihat dari kondisi masyarakat di daerah terpencil.

Masyarakat di kota besar mungkin dapat menggunakan kuotanya setiap saat karena jaringan relatif tersedia. Namun, masyarakat di Papua, Papua Barat, Maluku, dan wilayah kepulauan lainnya masih menghadapi jaringan yang tidak stabil, pemadaman listrik, gangguan layanan, dan wilayah tanpa sinyal.

Dalam keadaan demikian, kuota tidak selalu tersisa karena konsumen tidak mau menggunakannya. Kuota dapat tersisa karena layanan memang tidak dapat digunakan secara maksimal.

Bayangkan seorang konsumen membeli paket berlaku selama 30 hari. Dalam masa tersebut, jaringan di wilayah tempat tinggalnya mengalami gangguan selama beberapa hari. Ketika masa paket berakhir, sisa kuotanya tidak dapat digunakan lagi.

Konsumen tersebut mengalami dua kerugian sekaligus. Pertama, ia membayar layanan yang tidak dapat digunakan secara optimal. Kedua, sisa kuotanya hilang karena masa berlaku berakhir.

Secara formal, semua konsumen membeli paket yang sama. Namun, secara nyata mereka tidak menerima kualitas layanan yang sama.

Inilah alasan sosiologi hukum tidak cukup hanya berbicara tentang persamaan aturan. Keadilan juga harus memperhatikan perbedaan keadaan masyarakat yang menjalani aturan tersebut.

Hukum untuk Manusia

Pemikiran hukum progresif Satjipto Rahardjo mengajarkan bahwa hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.

Dalam konteks kuota internet, masyarakat tidak seharusnya dipaksa tunduk pada sistem hanya karena sistem tersebut telah digunakan selama bertahun-tahun. Apabila sistem menimbulkan ketidakadilan, maka sistem itulah yang harus diperbaiki.

Putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan keberanian untuk tidak hanya membaca aturan tarif secara kaku. Mahkamah melihat kenyataan bahwa internet telah menjadi kebutuhan penting dan bahwa kebijakan layanan tidak boleh hanya didasarkan pada logika komersial operator.

Akan tetapi, semangat hukum progresif tidak boleh berhenti di ruang sidang.

Putusan ini baru benar-benar berpihak kepada manusia apabila pelaksanaannya mudah, otomatis, transparan, dan tidak membebani konsumen.

Jangan sampai konsumen diwajibkan mengisi formulir panjang, menghubungi layanan pelanggan berulang kali, atau membayar biaya tertentu agar dapat menggunakan kuotanya sendiri.

Jangan Sekadar Mengganti Nama Paket

Mahkamah Konstitusi tidak memerintahkan agar semua operator menggunakan satu model paket yang sama. Operator masih dapat menyediakan paket dengan sistem akumulasi kuota, paket tanpa akumulasi, maupun bentuk layanan lainnya sesuai kebutuhan konsumen.

Keluwesan tersebut penting untuk menjaga inovasi dan keberlanjutan industri telekomunikasi. Namun, keluwesan juga dapat menjadi celah apabila tidak diawasi.

Operator secara formal dapat menyediakan paket yang melindungi sisa kuota, tetapi menjualnya dengan harga jauh lebih mahal. Paket tersebut juga dapat ditempatkan pada bagian aplikasi yang sulit ditemukan, sedangkan paket tanpa perlindungan tetap ditampilkan sebagai pilihan utama.

Apabila hal itu terjadi, putusan MK dilaksanakan secara administratif, tetapi dihindari secara substantif.

Jangan sampai istilah “kuota hangus” hanya diganti menjadi “masa layanan berakhir”, sementara akibat yang dialami konsumen tetap sama.

Ukuran kepatuhan bukan terletak pada perubahan istilah, tetapi pada ada atau tidaknya manfaat nyata bagi konsumen.

Negara Tidak Boleh Menjadi Penonton

Putusan MK memberikan tanggung jawab besar kepada pemerintah. Pemerintah tidak cukup hanya meminta operator menyesuaikan layanan masing-masing. Pemerintah harus membentuk standar perlindungan yang jelas.

Pertama, setiap paket harus memuat informasi sederhana mengenai harga, kuota utama, kuota khusus, masa berlaku, urutan pemakaian kuota, dan nasib sisa kuota.

Kedua, konsumen harus mengetahui informasi tersebut sebelum melakukan pembelian, bukan setelah membuka syarat dan ketentuan yang panjang.

Ketiga, sisa kuota sebaiknya dialihkan secara otomatis tanpa mewajibkan konsumen mengajukan permohonan.

Keempat, apabila terjadi gangguan jaringan dalam jangka waktu tertentu, masa aktif kuota seharusnya diperpanjang secara otomatis sesuai lamanya gangguan.

Kelima, pemerintah harus memberikan perlindungan khusus bagi konsumen di wilayah yang jaringan telekomunikasinya belum stabil.

Keenam, harus tersedia mekanisme pengaduan yang mudah dan murah. Jangan sampai biaya dan waktu untuk mengajukan keluhan lebih besar daripada nilai kuota yang dipersoalkan.

Ketujuh, perlu ada sanksi yang jelas apabila operator tidak menyediakan pilihan yang nyata atau justru memindahkan biaya perlindungan tersebut kepada konsumen.

Kerugian Kecil yang Terjadi Secara Massal

Sisa kuota milik satu orang mungkin hanya bernilai beberapa ribu rupiah. Karena nilainya kecil, banyak konsumen memilih diam dan membeli paket baru. Namun, apabila keadaan yang sama dialami jutaan pengguna, nilainya menjadi sangat besar.

Inilah karakter kerugian konsumen dalam masyarakat modern. Kerugian setiap orang terlihat kecil, tetapi terjadi secara luas, berulang, dan terus-menerus.

Ketika konsumen menghadapi kerugian seperti itu secara sendiri-sendiri, kekuatan mereka sangat terbatas. Karena itu, negara dan lembaga perlindungan konsumen harus hadir untuk memperbaiki keseimbangan.

Perlindungan konsumen tidak boleh hanya diberikan kepada orang yang mampu menyewa pengacara atau mengajukan perkara. Perlindungan harus tertanam langsung di dalam sistem agar dapat dinikmati semua pengguna.

Putusan Adalah Awal, Bukan Akhir

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sisa kuota merupakan perkembangan penting dalam perlindungan hak konsumen digital.

Mahkamah telah menegaskan bahwa manfaat yang telah dibayar konsumen tidak boleh dihilangkan hanya berdasarkan kepentingan komersial. Dalam dunia digital, sesuatu yang tidak berwujud tetap mempunyai nilai ekonomi dan patut memperoleh perlindungan hukum.

Namun, masyarakat tidak menggunakan putusan pengadilan. Masyarakat menggunakan telepon seluler dan aplikasi milik operator.

Karena itu, keberhasilan putusan ini tidak cukup diukur dari tepuk tangan setelah sidang atau ramainya pemberitaan. Keberhasilannya harus diukur dari perubahan yang terlihat pada layar telepon masyarakat.

Apakah sisa kuota tetap tersedia? Apakah konsumen mendapat informasi yang jujur? Apakah tidak ada biaya tambahan? Apakah masyarakat di daerah juga memperoleh perlindungan yang sama?

Secara positivistis, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan hak konsumen. Secara sosiologis, pekerjaan yang lebih besar baru dimulai, yaitu memastikan agar hak tersebut hidup dalam praktik.

Pada akhirnya, keadilan digital bukan hanya tentang tersedianya jaringan dan teknologi. Keadilan digital juga berarti memastikan bahwa masyarakat tidak kehilangan manfaat yang telah dibayarnya hanya karena sistem dibuat lebih kuat daripada konsumennya.