BINTUNI, jurnalpapua – Film dokumenter karya sutradara Dandhy Laksono berjudul Pesta Babi, merupakan rekaman fakta yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Film yang menyuguhkan gambaran pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di Tanah Papua, tidak perlu ditakutkan sehingga muncul larangan untuk ditonton.
“Film yang hari ini disajikan, sebenarnya tidak perlu ditakutkan. Karena ini bagian dari koreksi masyarakat terhadap penyelengaraan pemerintahan. Jadi saya sarankan, kepala daerah, mulai dari Gubernur sampai Kepala Distrik, Kepala Desa, harus nonton,” kata Yustina Ogoney, aktivis perempuan Papua di Teluk Bintuni, Papu Barat, Jumat (22/5/2026).
Pernyataan itu disampaikan Yustina, menanggapi pemutaran film dokumenter Pesta Babi di aula Paroki St. Yohanes Bintuni Kilometer 2, yang diselenggarakan Yayasan Ejeskona, Orang Muda Katolik (OMK) Bintuni, Paroki Santo Yohanes Bintuni dan Kopi Bintuni.
Ratusan orang terlihat antusias menyaksikan pemutaran film berdurasi sekitar 1,5 jam tersebut. Selain menghadirkan Yustina Ogoney, dalam sesi diskusi, panyelenggara juga mengundang Roy Marthen Masyewi, Anggota DPRK Teluk Bintuni, Maryanus Koba Toya SVD (Pastor Gereja St.Yohanes Km 2) serta Sabda Nawarisa.
Disampaikan Yustina, pemutaran film dokumenter Pesta Babi ini, merupakan sarana dalam memperlihatkan fakta apa yang terjadi saat ini. Selain tak perlu ditakutkan, dengan menonton fil tersebut, menjadi gambaran bagaimana masyarakat papua dapat menjaga tanahnya, yang saat ini menjadi incaran bagi orang orang besar untuk tujuan investasi.
“Bapak Presiden juga kalau berkenan, Bapak Presiden harus nonton. Karena ini menjadi catatan, rekomendasi, agar negara ini berubah cara menangani atau membangun kami orang Papua. Jangan kami dinilai dengan kekerasan. Hanya mau sumber daya alam kami, tapi tidak mau mengembangkan kami sebagai manusia,” tandas Yustina.
Sedangkan Maryanus Koba Toya SVD, Pastor Gereja St.Yohanes memberikan tanggapan, film yang baru disaksikan itu, merupakan film yang diolah berdasarkan fakta di lapangan. Tidak ada pemain utama, rekayasa adegan maupun naska narasi yang harus diucapkan para tokoh yang ada di film.
Film yang menggambarkan hiruk pikuk pelaksanaan PSN di Merauke, Papua Selatan itu, kata Maryanus, bisa menjadi bahan acuan masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni untuk tidak gampang untuk menjual tanahnya. Bagi orang Papua, tanah merupakan ibu yang memberikan kehidupan.
“Yang menjadi kesalahan (yang terekam) dalam film ini, tidak adanya keterlibatan lembaga masyarakat adat ataupun tokoh adat dalam pelaksanaan program Program Strategis Nasional di Wilayah Papua Selatan,” kata Maryanus.
Roy Marthen Masyewi, Anggota DPRK Teluk Bintuni yang juga aktivis lingkungan menyebut, pembongkaran hutan untuk ditanami Sawit dan lainnya dengan dalih investasi, bukan hanya terjadi di Papua Selatan, seperti yang terekam dalam film Pesta Babi. “Bukan hanya di Papua Selatan. Tetapi tidak sadar, di Bintuni juga sudah mulai terjadi,” kata Roy Masyewi.
Dengan menonton film dokumenter Pesta Babi, diharapkan Roy, bisa membuka kesadaran masyarakat Papua, bahwa hutan dan tanah leluhurnya sedang menjadi incaran pemodal. Alasan demi kesejahteraan masyarakat, yang selalu digulirkan ketika mau masuk membuka lahan, kata Roy, itu hanya omongan belaka.
“Sekarang kita lihat, saudara-saudara kita yang ada di Sumuri, di Moskona atau di Meyado yang sudah ada kebun sawit di sana, apakah sudah sejahtera? Untuk itu, mari kita sama-sama jaga tanah kita ini, demi masa depan anak cucu,” tandas Roy. JP01
