BINTUNI, jurnalpapua – Keluarga suku Sougb dan Moskona, menyampaikan aspirasi ke Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, terkait dengan jabatan Sekretaris Daerah yang saat ini ditempati pejabat Pelaksana Tugas (Plt).
Penyampaian aspirasi yang dipimpin Ketua Fraksi Otsus DPRK Teluk Bintuni, Gerson Dowansiba, berlangsung di kediaman pribadi Bupati Yohanis Manibuy di Kampung Lama, Distrik Bintuni pada Kamis (2/10/2025).
Dalam aspirasi ini, mereka mengajukan Markus Marlen Iba, Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup (DPLH), untuk duduk sebagai Sekretaris Daerah.
“Berdasarkan hasil musyawarah bersama keluarga besar Sougb Moskona, kami berkomitmen agar jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dipercayakan kepada putra Sougb Moskona (Suku Arfak), yaitu atas nama Markus Marlen Iba,” kata Gerson.
Pengajuan Markus Iba ini, kata Gerson, sebagai wujud pemerataan jabatan strategis di pemerintahan Teluk Bintuni. Kata Gerson, jabatan Bupati Teluk Bintuni, saat ini berasal dari Suku Wamesa. Begitu juga jabatan Ketua DPRK Teluk Bintuni, berasal dari pesisir. Dengan dasar tersebut, keluarga Sougb Moskona menginginkan jabatan Sekretaris Daerah, diisi oleh putra gunung.
Bupati Anisto – sapaan populer Yohanis Manibuy – mengapresiasi penyampaikan aspirasi tersebut. Bupati berharap dukungan dari keluarga besar Sougb dan Moskona, untuk menjalan pemerintahan yang baik sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Dalam tata kelola kepegawaian, terutama di Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, kata Bupati, ada mekanisme yang harus dilalui. Meski menyandang jabatan sebagai Pembina Kepegawaian Daerah, Bupati tidak bisa langsung menunjuk pejabat definitif Sekda.
“Saya menyambut baik kehadiran keluarga Sougb Moskona siang ini. Tapi ada mekanisme yang harus dilalui untuk menetapkan seorang pejabat sekda definitif. Harus melalui seleksi terbuka atau lelang jabatan. Kalau bapak dorang setuju dengan upaya saya menjalankan pemerintah ini dengan baik, mari kita sama-sama dukung prosesnya,” ungkap Bupati.
Penunjukkan I.B Putu Suratna sebagai Plt Sekda, kata Bupati, hanya bersifat sementara sambil menunggu seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP). Bupati mempersilakan siapapun pejabat dari 7 suku yang sudah memiliki kompetensi, pangkat dan golongan yang cukup, untuk mengikuti selter sekda.
Baca juga: Ditunjuk Menjadi Plt Sekda Teluk Bintuni, Putu Suratna Dorong Selter JPT Pratama
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan, pejabat yang duduk di kursi sekda, salah satu syaratnya adalah, pernah menduduki sekurang-kurangnya dua kali dalam JPT Pratama (eselon II) yang berbeda. JP01
