BINTUNI, jurnalpapua – Menindaklanjuti Monitoring Center of Prevention (MCP) atau pusat pencegahan korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inspektorat Teluk Bintuni mengukuhkan 8 auditor sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
Pengukuhan 8 auditor ini, dilakukan Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy di Gedung Sasana Karya, Komplek Perkantoran Bupati pada Kamis, 24 Juli 2025.
Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy mengapresiasi Inspektorat bersama BPKP atas pengukuhan auditor ini. Menurutnya Inspektorat memiliki peran strategis dalam hal pembangunan yakni mencegah bentuk penyimpangan yang dapat merugikan keuangan negara yang menurunkan kepercayaan masyarat.
Bupati mengatakan, APIP juga memiliki peran penting membantu kepala daerah untuk membina dan mengawasi program pemerintah agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu peningkatan petugas pengawas internal atau Auditor perlu ditingkatkan.
“Tadi menurut BPKP petugas pengawas kita masih sangat minim untuk pengawasan jalannya roda pemerintahan kita dalam berbagai hal. Untuk itu kedepan saya harap kita kerjasama sehingga auditor kita bisa bertambah banyak sehingga fungsi pengawasan kita dapat berjalan bersama-sama,” ujar Bupati.
Bupati juga meminta pengawasan yang efektif profesional dan akuntabel dari Inspektorat sangat dibutuhkan. Tanpa pengawasan yang kuat seluruh program pemerintah tidak bisa berjalan secara optimal, berpotensi terjadi ketimpangan bahkan bisa disalahgunakan.
Sebelumnya, kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Papua Barat Eko Hery Winarno mengatakan, 8 orang auditor Inspektorat Teluk Bintuni masih kategori kurang. Oleh karena itu perlu penambahan jumlah auditor untuk meningkatkan kinerja.
“Inspektorat Bintuni baru level satu sementara di kabupaten lainnya inspektoratnya minimal sudah level 3. Ini jadi tantangan yang harus diseriusi,” kata Eko.
Untuk peningkatan status Inspektorat ini, diperlukan dukungan penuh dari Bupati dan Wakil Bupati serta dukungan OPD. Baik dukungan anggaran sarana dan prasarana maupun dari OPD sendiri.
Eko menambahkan, peran Inspektorat sangat strategis bukan sekedar mengawasi. Namun Inspektorat juga melakukan upaya mencegah mendampingi serta memperbaiki.
Menurutnya, Inspektorat yang kapabel adalah yang memberikan early warning atau peringatan dini untuk pencegahan terjadinya penyimpangan anggaran.
“Inspektorat tanpa diminta pun harus bisa memuat kegiatan early warning, pendampingan sosialisasi dan memberikan atensi terhadap semua hal yang terjadi di Bintuni yang urgent, mendesak, strategis untuk kegiatan atau program yang kemungkinan memiliki risiko,” ujar Eko. JP01
