BINTUNI, jurnalpapua – Panitia Pemilihan Distrik (PPD), badan adhoc yang membantu KPUD Teluk Bintuni dalam menyelenggarakan Pilkada serentak pada 27 November 2024, meminta adanya penambahan anggaran operasional.
Alasannya, kondisi geografis Teluk Bintuni yang pegunungan dan kepulauan, menjadikan mahalnya biaya operasional dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pilkada.
“Perjalanan kami dari Bintuni ke ibu kota distrik, ongkos mobil itu antara 7 sampai 8 juta sekali jalan. Kalau anggaran operasional hanya diberikan 5 juta, bagaimana kami mau jalan,” kata Yermias Orocomna, Ketua PPD Moskona Utara, dalam forum Sosialisasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc di Aula KPUD Teluk Bintuni, Kamis (25/7/2024).
Pernyataan Yermias ini juga dibenarkan Markus Frasa, Sekretaris PPD Moskona Utara. Menurutnya, dengan biaya sebesar itu, dikeluarkan ketika perjalanan lancar tidak ada hambatan. Namun jika sungai meluap dan mobil tidak bisa menyeberang, maka harus meningap di perjalanan, akan muncul tambahan biaya operasional.
Moskona Utara adalah distrik terjauh di wilayah pegunungan Teluk Bintuni selain Moskona Utara Jauh. Biasanya, untuk mendistribusikan logistik pemilu di wilayah ini, KPUD menyewa pesawat dari Bintuni.
Selain PPD Moskona Utara, permintaan adanya tambahan biaya operasional juga disampaikan PPD Biscoop. Biaya transportasi dari Bintuni ke Biscoop, rata-rata 4 juta. Jika operasional yang diberikan KPU kepada PPD hanya 5 juta per bulan, maka dalam satu bulan hanya bisa dilakukan satu kali perjalanan.
Menanggapi permintaan tersebut, Dominggus Kambu, Kabag Keuangan, Umum dan Logistik (KUL) Sekretariat KPUD Provinsi Papua Barat turut prihatin dengan besarnya operasional PPD di teluk Bintuni.
Berbagi keluhan dan masukan dari PPD, akan disampaikan kepada KPU RI untuk mengajukan penambahan adanya anggaran operasional PPD.
“Anggaran operasional 5 juta per bulan itu, berlaku secara nasional. Di seluruh Indonesia mendapatkan anggaran operasional yang sama. Dengan masukan dari rekan-rekan PPD ini, nanti kami jadikan bahan lampiran untuk pengajuan ke KPU RI, supaya ada kebijakan tersendiri,” kata Dominggus Kambu, yang menjadi nara sumber utama dalam kegiatan Sosialisasi Pertanggungjawaban Anggaran Adhoc di Aula KPUD Teluk Bintuni. JP01
