BINTUNI, jurnalpapua.id – Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Ir Petrus Kasihiw MT akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan Pius Nafurbena (PN) ke polisi. Penyebabnya, PN diduga telah melontarkan kalimat yang bertujuan menyudutkan sosok bupati di Kantor Lembaga Masyarakat Adat (LMA) tujuh suku.
Pernyataan yang membuat Bupati Petrus Kasihiw tak terima ini adalah, dalam forum pertemuan dengan perwakilan Majlis Rakyat Papua (MRP) di Sekretariat LMA 7 Suku, PN mempertanyakan keberadaan Kantor Bupati, Rumah Dinas Bupati serta keberadaan Bupati Petrus Kasihiw yang sering ada di luar kota.
“Besok kami keluarga Kasihiw_Trorba akan buat laporan polisi atas fitnah, pencemaran nama baik dan ujaran kebencian atas pernyataan oknum PN dalam rapat dengan LMA TB. Kami juga buat tuntutan secara adat,” tulis Bupati Petrus Kasihiw dalam sebuah grup percakapan WA, Senin (4/4/2022).
Dijelaskan Petrus Kasihiw, sebagai bupati dirinya tidak hanya bekerja di Bintuni, melainkan juga keluar Bintuni untuk menghadiri undangan dan kegiatan di propinsi dan di Jakarta.
“Sudah saya nyatakan bahwa saya akan berkantor di setiap OPD secara bergiliran, bukan hanya di ruang kerja bupati. Kalau Bupati keluar daerah itu untuk tugas, bukan pergi piknik. Sehingga ada pendelegasian tugas untuk Wakil Bupati, sekda, Staf Ahli dan Kepala-kepala Dinas. Jadi bukan semua urusan harus dikerjakan Bupati,” beber Piet.
Selama tahun 2021-2022, Bupati Petrus Kasihiw baru pergi ke Jakarta urusan dinas pada bulan Februari 2022 lalu. Selain itu, juga ada kegiatan di Propinsi.
“Bicara kritik orang lain hebat, padahal tidak mampu urus diri sendiri. Kita juga tidak tahu orang ini kerjanya apa di Bintuni. Selama ini urus apa tidak jelas,” tambah Bupati.
Petrus Kasihiw yang menjabat Bupati Bintuni selama dua periode ini juga merasa heran dengan sikap dari pengurus LMA, yang memberikan ruang kepada sekelompok orang yang hanya bertujuan menyudutkan kinerja dirinya.
Alumnus UGM ini menilai, LMA Tujuh Suku Teluk Bintuni sudah tidak murni mengemban kepentingan masyarakat adat, melainkan sudah disusupi oknum-oknum yang berafiliasi dengan kepentingan politik di dalam tubuh lembaga ini.
Fakta itu menurut Bupati Piet perlu dibersihkan dan dibenahi supaya berjalan sesuai dengan kearifa dan kebesaran adat tujuh suku yang telah diwariskan para leluhur.
“Saya heran dengan LMA TB yang membiarkan acara pertemuan yang tidak ada subtansinya. Hanya kritik-kritik saja, seperti mereka sudah kerja bagus kah,” tukas Bupati.
Yohanes Akwan, pengacara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sisar Matiti mengaku sudah dihubungi Bupati Petrus Kasihiw untuk membuat laporan ke polisi atas peristiwa tersebut.
“Jadi mewakili klien saya bahwa langkah hukum akan segera saya ambil untuk melindungi hak-hak dari klien saya. Jadi kira-kira jelas ya, kita semua tetap menahan diri, biarkan hukum berproses,” tukas Yohanes Akwan. JP01
