Fraksi Partai Golkar : Kompetisi Politik Sudah Usai, Saatnya Semua Bekerja untuk Bintuni

1
183
Ayor Kosepa, Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Teluk Bintuni, menyerahkan dokumen pandangan akhir fraksi kepada Wakil Ketua II, Yohanis Pongtuluran, yang memimpin sidang paripurna pembahasan Raperda RPJMD, Jumat (17/12/2021). Foto: Tantowi/JP
Spread the love

BINTUNI, jurnalpapua.id – Gegap gempita pesta demokrasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni, telah usai. Selanjutnya, semua elemen masyarakat di daerah ini harus bersungguh-sungguh saling membahu menggerakkan lokomotif pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang pro rakyat.

Pernyataan ini disampaikan Ayor Kosepa, Sekretaris Fraksi Partai Golkar saat membacakan pendapat akhir fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Teluk Bintuni tahun 2021 – 2026, dalam sidang paripura di sekretariat DPRD Teluk Bintuni, Jumat (17/12/2021) malam.

“Sebagaimana telah kita dengar bersama pidato Ketua DPRD dan Bupati Teluk Bintuni, tentang pengantar Raperda RPJMD yang akan di tetapkan menjadi Perda, maka Fraksi Partai Golkar mengajak kita sekalian selaku pemangku kebijakan, guna introspeksi sejeka ke belakang. Kompetisi politik sudah usai, dan tiba saatnya lokomotif pemerintahan kabupaten Teluk Bintuni harus berjalan,” kata Ayor Kosepa.

Ayor Kosepa, Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Bintuni.

“Untuk itu, Fraksi Partai Golkar menghimbau kepada segenap pemangku kependingan di daerah ini, bersungguh-sungguh memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai ini,” lanjutnya.

Penegasan ini disampaikan, mengingat didalam dokumen RPJMD yang telah disampaikan Bupati terdapat tujuh program pro rakyat dan sembilan agenda prioritas Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, yang menjadi rujukan utama setiap OPD dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan.

Agar dokumen RPJMD itu dalam berjalan sesuai harapan, Fraksi Partai Golkar juga berpesan kepada Bupati Petrus Kasihiw, memilih orang-orang yang memiliki kompetensi dan kemampuan saat melakukan penataan pimpinan OPD.  

“Fraksi Golkar memohon kepada Bupati dan Wakil Bupati, pada saat melakukan resufle kabinet pemerintahannya agar mengedepankan aspek proporsional dan professional dengan memperhatikan amanah Undang-Undang Otsus dan kearifan lokal, dengan lebih banyak mengakomodir unsur Orang Asli Papua,” ujarnya. JP01

Google search engine

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here