BINTUNI, jurnalpapua – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Teluk Bintuni, Papua Barat, telah menerima dana hibah untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari Pemda Teluk Bintuni sebesar Rp 54,9 miliar.
Agar penggunaan dana hibah itu tidak menyisakan persoalan hukum seperti sebelumnya, Sekretariat KPUD Teluk Bintuni mengundang PPD dan PPS selaku badan adhoc, untuk menyamakan persepsi terkait pengelolaan dana tersebut.
Dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pembahasan Anggaran Hibah Pilkada Tahun 2024 di Aula KPUD Teluk Bintuni pada Jumat (26/7/2024), menghadirkan empat komisioner KPUD dan Sekretaris KPUD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Ketua KPUD Teluk Bintuni, Muhammad Makmur Memed Alfajri dalam sambutannya menyampaikan, rapat koordinasi tersebut juga membahas terkait usulan dari PPD terkait permintaan penambahan anggaran operasional di lapangan.
“Usulan ini kami juga sudah kami sampaikan ke KPU RI melalui KPU Provinsi. Tapi nanti detilnya seperti apa, akan disampaikan Pak Sekretaris,” tukas Memed.
Sementara Syahid Muzaad, Sekretaris KPUD Teluk Bintuni menyampaikan, rapat koordinasi yang digelar saat ini, tidak seperti biasanya.
“Tidak pernah KPUD membuat kegiatan yang menghadirkan secara bersamaan PPD dan PPS selama pemilu. Hari ini kita minta Ketua, Sekretaris dan Anggota hadir. Kenapa demikian, kalau apa yang kita rasakan harus teman-teman yang di tingkat bawah juga merasakan. Mereka yang ada di tingkat paling bawah, adalah teman-teman kita, karena kita satu hirarki,” kata Syahid Muzaad, Sekretaris KPUD Teluk Bintuni.
Dengan diundangnya seluruh struktur PPD, menurutnya, untuk menerapkan pola transparansi dalam pengelolaan anggaran Pilkada.
“Dan saya tekan di sini sekretaris, karena dia roda organisasi berikan supporting yang terbaik untuk teman-teman komisioner PPD,” tandas Syahid. JP01
