Penyusutan Jalan Tanah hingga Kemiskinan Diungkap Bupati Bintuni, Ternyata Begini Tanggapan DPRD

0
205
Spread the love

BINTUNI, jurnalpapua.id – Ir Petrus Kasihiw MT akan segera mengakhiri masa jabatannya sebagai Bupati Teluk Bintuni periode 2016 – 2021 pada 17 Juni 2021. Sebelum turun, pasangan Matret Kokop SH ini menyampaikan apa saja yang sudah dikerjakan selama kepemimpinannya, kepada lembaga DPRD pada Senin (14/6/2021).

Dalam nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Teluk Bintuni akhir masa jabatan, kinerja pemerintah daerah di berbagai bidang dipaparkan Bupati Petrus Kasihiw selama 2 jam.

Di bidang pembangunan sumber daya manusia, Bupati menyebut angka melek huruf di Bintuni meningkat 5,56 persen, dari 94,28 persen di tahun 2016 menjadi 99,84 persen. Angka melek huruf adalah persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas dengan memiliki kemampuan membaca dan menulis.

Sedangkan angak rata-rata lama sekolah, meningkat 0,18 persen dari 7,77 persen di tahun 2018 menjadi 7,95 persen di tahun 2019. Begitu juga angka harapan lama sekolah, meningkat dari 7,44 pada 2016 menjadi 8,08 di tahun 2020.

Sementara Indeks Pembangunan Manusia yang diukur dari sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi, mencatat pertumbuhan positif dari 61,09 pada tahun 2016 menjadi 64,55 di tahun 2020. Meningkat 3,46  poin.

“Kabupaten Bintuni berada di urutan ke enam dari 13 kabupaten/kota di Papua Barat. Ini menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Bintuni,” kata Petrus Kasihiw.

Kinerja di bidang ekonomi, kepemimpinan Piet-Matret berhasil memposisikan Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) Teluk Bintuni berada di urutan kedua secara nasional setelah DKI Jakarta. Berdasarkan data yang dipublis BPS, PDRB per kapita Teluk Bintuni mencapai 487,41 juta per kapita, di bawah Jakarta yang mencapai 760,27 juta per kapita.

Capaian kinerja di bidang ekonomi ini, kata Bupati Piet, menggambarkan bahwa perekonomian daerah di Bintuni sejak 2016 hingga 2020 bertumbuh positif dan memberi dampak terciptanya lapangan pekerjaan.

“Ini juga berdampak pada menurunnya angka pengangguran dan angka kemiskinan,” tandas Bupati.

Pada tahun 2020, angka kemiskinan di Bintuni tercatat sebesar 29,39 persen atau berhasil digerus 5,33 persen dari angka 34,72 persen di tahun 2016. Dengan data ini, lanjut Bupati Piet, menunjukkan kesejahteraan masyarakat di Bintuni terus meningkat dan melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2020.

Kinerja pembangunan di sektor infrastruktur, mantan Kepala Bappeda Kabupaten Tambrauw ini menyebut kondisi ruas jalan di Kabupaten Teluk Bintuni pada 2020 adalah; jalan dengan urpil mencapai 68,65 persen, jalan beraspal 24,31 persen dan jalan rigid 24,31 persen.

Bupati membandingkan dengan kondisi jalan pada tahun 2016, yang meliputi jalan urpil masih sebesar 54 persen, jalan aspal, lapen dan rigid baru  9 persen dan jalan yang belum tembus masih sebesar 37 persen.

Dengan penanganan infrastruktur dasar yang telah dikerjakan selama periode lima tahun ini, kata Bupati, kualitas jalan di Kabupaten Teluk Bintuni semakin meningkat. Jalan aspal yang tadinya 9 persen meningkat menjadi 39,76 persen dan jalan urpil dari 54 persen menjadi 59,91 persen.

“Volume jalan yang masih berupa tanah sudah berkurang menjadi 0,33 persen,” kata Bupati Piet.

Setelah dibacakan, nota LKPJ itu secara simbolis diserahkan kepada lembaga DPRD Teluk Bintuni melalui Ketua DPRD, Simon Dowansiba. Untuk menanggapi laporan akhir masa jabatan Bupati itu, DPRD akan membahasnya secara terbatas sebelum masing-masing fraksi memberikan pendapatnya.

“Kita akan bahas dulu secara terbatas untuk menanggapi,” pungkas politisi asal dataran Beimes ini. JP01

Google search engine

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here