JAKARTA,jurnalpapua.id – Kementerian Kebudayaan bersama Komisi X DPR mendorong peningkatan realisasi Dana Abadi Kebudayaan melalui Dana Indonesiana pada 2026. Peningkatan ditargetkan baik dari sisi besaran anggaran maupun jumlah penerima manfaat, melalui sosialisasi dan pendampingan yang lebih masif.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan, alur pengelolaan dana tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021. Menurutnya, pembinaan dana dilakukan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), namun penentuan program yang didanai berada di bawah kewenangan Kementerian Kebudayaan.
“Domain penerima dan substansi program ada di kami. Kementerian Keuangan berwenang pada pencairan, sementara seleksi dan persetujuan penerima adalah tugas Kemenbud,” jelas Fadli Zon. Ia menyatakan mekanisme itu dirancang untuk memastikan pengelolaan yang profesional, akuntabel, dan selaras dengan kebijakan kebudayaan nasional.
Sepanjang 2025, Dana Indonesiana telah menjangkau ratusan kelompok budaya dan ribuan penerima individual. Cakupannya meliputi 433 komunitas budaya, 248 lembaga, serta 2.163 penerima perseorangan. Penyaluran dilakukan melalui enam program utama, mulai dari dokumentasi maestro hingga pelestarian warisan budaya.
Pada periode yang sama, minat masyarakat terhadap dana ini melonjak drastis. Proposal yang masuk mencapai 6.431 dari 36 provinsi, atau naik lebih dari 200 persen dibandingkan tahun 2024. Total nilai pendanaan yang disalurkan mencapai Rp383,68 miliar untuk 2.843 penerima manfaat.
Lonjakan partisipasi ini dianggap sebagai indikator meningkatnya kepercayaan publik terhadap Dana Indonesiana sebagai instrumen pendukung pemajuan kebudayaan.(JP02)
