Merugikan Teluk Bintuni, Perdasus 22/2022 tentang Pembagian DBH Migas Sepakat Dicabut

0
7
Ketua Bapemperda DPRD Paua Barat, Amin Ngabalin, menandatangani Berita Acara Rekomendasi FGD penyusunan Rancangan Perubahan Perdasus 22/2022 di saksikan Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, dan undangan lainnya.
Google search engine
Spread the love

MANOKWARI, jurnalpapua – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Papua Barat, sepakat mencabut Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 22 tahun 2022 tentang Pembagian, Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam.

Dasar kesepakatan pencabutannya, hasil penyusunan draf rancangan revisi Perdasus 22/2022 itu, terdapat lebih dari 50 persen perubahan materi atas Perdasus 22/2022. Penyusunan draf perubahan ini, dilakukan Bapemperda melalui forum FGD yang menghadirkan Bupati Teluk Bintuni beserta Sekda dan Kabag Hukum, Ketua dan Anggota DPRK Teluk Bintuni serta Ketua Bapemperda DPRK Teluk Bintuni, serta LMA Suku Sebyar pada Jumat (20/11/2026).

“Kita sepakati dicabut, dan diterbitkan Perdasus baru sebagai gantinya,” kata Amin Ngabalin, Ketua Bapemperda DPRP Papua Barat.

Berbagai poin perubahan yang disepakat dalam forum FGD tersebut, antara lain ;

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dilakukan perubahan: Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 15,5% (lima belas koma lima persen) dibagikan kepada: a. Pemerintah Daerah Provinsi sebesar 2% (dua persen), b. Pemerintah Daerah Kabupaten penghasil sebesar 8,5% (delapan koma lima persen): c. Pemerintah Daerah Kabupaten lainnya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten penghasil sebesar 2 (dua persen), d. Pemerintah Daerah Kabupaten lainnya dalam Provinsi sebesar 2% (dua persen): dan e. Pemerintah Daerah Kabupaten pengolah sebesar 1% (satu persen).

Kemudian, ketentuan Pasal 3 ayat (4) dilakukan perubahan: Rincian pembagian DBH Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut: a. Pemerintah Daerah Provinsi sebesar 16,5% (enam belas koma lima persen), b. Pemerintah Daerah Kabupaten yang berdampak langsung sebesar 18% (delapan belas persen): dan c. Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Provinsi sebesar 20% (dua puluh persen), sisanya dibagi ke Kabupaten dengan memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah yang tertinggal dan OAP.

Perubahan selanjut adalah, penambahan ayat pada Pasal 3 untuk daerah penghasil di wilayah laut: DBH Minyak Bumi Reguler sebesar 15,5% (lima belas koma lima persen) yang berasal dari wilayah laut di atas 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai dibagikan kepada: a. provinsi penghasil sebesar 5% (lima persen): b. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen): dan c. kabupaten/kota pengolah sebesar 1% (satu persen).

Kemudian ketentuan Pasal 5 ayat (2) dilakukan perubahan: Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 30,5% (tiga puluh koma lima persen) dibagikan kepada: a. Pemerintah Provinsi sebesar 4% (empat persen): b. Pemerintah Kabupaten penghasil sebesar 16,5% (enam belas koma lima persen), c. Pemerintah Kabupaten lainnya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten penghasil sebesar 6% (enam persen): d. Pemerintah Kabupaten lainnya dalam Provinsi sebesar 3%(tiga persen): e. Pemerintah Kabupaten pengolah sebesar 1% (satu persen).

Ketentuan Pasal 5 ayat (4) dilakukan perubahan: Rincian pembagian DBH Gas Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut: a. Pemerintah Daerah Provinsi sebesar 12%: b. Pemerintah Daerah Kabupaten Penghasil sebesar 15%, c. Pemerintah Daerah Kabupaten berdampak sebesar 9%, Pemerintah Daerah dalam Provinsi sebesar 3,5 %.

Penambahan ayat pada Pasal 5 untuk daerah penghasil di wilayah laut: DBH Gas Alam Reguler sebesar 30,5%, yang berasal dari wilayah laut di atas 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai dibagikan kepada: a. provinsi penghasil sebesar 10%: b. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi sebesar 19,5%, dan c. kabupaten/kota pengolah sebesar 1%.

Penambahan Pasal baru, yang masing-masing mengatur tentang: (1) Penggunaan DBH Sumber Daya Alam pertambangan migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperuntukan bagi OAP pada daerah penghasil dan terdampak. (2) Ketentuan penggunaan DBH Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perda Kabupaten.

Pasal berikutnya, mengatur tentang Penggunaan DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d disalurkan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai kepada OAP dan masyarakat ada pada Kabupaten penghasil dan kabupaten terdampak, (2) ketentuan mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perda Kabupaten.

“Semua saran dan masukan akan disesuaikan dengan Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi. Targetnya tahun ini sudah diputuskan menjadi Perdasus,” kata amin Ngaballin. JP01

Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here