Penulis: Gabriel Pangan Dorisara, OSA / Putera asli Suku Sumuri
MASYARAKAT adat suku Sumuri adalah salah satu masyarakat adat dari tujuh suku di teluk bintuni yang juga dikenal baik, ramah, terbuka dan mau menerima perkembangan atau perubahan.
Hal ini bisa dilihat dari banyaknya masyarakat dari luar suku Sumuri yang mau datang dan tinggal menetap di Sumuri. Masyarakat yang datang dan menetap didorong oleh beberapa faktor, salah satu adalah hadirnya perusahan-perusahan besar seperti perusahan loging, sawmil, sawit, batako, LNG Tangguh, dan kini Genting Oil.
Kehadiran perusahan-perusahan ini diharapkan ikut memajukan masyarakat, baik masyarakat asli, tenaga kerja maupun mereka yang datang dan tinggal menetap di sana.
Selain itu, perusahan-perusahan itu diharapkan ikut membantu pemerintahan setempat untuk memajukan wilayah Sumuri, terutama mengadakan sarana prasarana yang menunjang perkembangan di wilayah itu.
Namun apa yang menjadi harapan hampir berbanding terbalik. Kehadiran perusahan-perusahan itu hampir tidak menunjukkan adanya dukungan perkembangan dan perubahan. Kebanyakan anak sekolah kurang mendapatkan dukungan pendidikan seperti beasiswa atau sarana penunjang lain.
Jalan raya yang dilewati masyarakat pun kurang diperhatikan atau berlumpur dan susah dilewati oleh masyarakat dengan berkendaraan pada saat hujan, bahkan ada jalan raya yang sudah tidak bisa dilewati dengan kendaraan karena sudah ditumbuhi rumput dan banyak lumpur.
Padahal jalan yang berlumpur dan sudah ditumbuhi rumput itu adalah jalan antar kabupaten secara khusus dari Distrik Sumuri Teluk Bintuni menuju Kabupaten Fakfak. Selain itu dermaga tempat sandar kapal laut atau kapal penumpang tidak dibangun dengan baik. Hal ini membuat masyarakat harus menyebrang laut dengan motor jonson menuju salah satu distrik di mana kapal laut bisa sandar.
Masalah-masalah ini membuat masyarakat sering bertanya, mengapa pemerintah dan perusahan kurang memperhatikan sarana prasarana yang penunjang bagi masyarakat di wilayah adat suku Sumuri?
Apakah karena tidak ada keterwakilan masyarakat adat suku sumuri di legislatif yang bisa menyuarakan tentang hal yang terjadi?
Apakah tidak ada sumber daya alam dari wilayah adat suku sumuri ini yang diambil untuk Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, dan Negara Republik Indonesia ini?
Kalau mau dilihat dan dikata, benar bahwa belum ada keterwakilan anak asli suku sumuri yang menduduki kursi legislatif untuk menyuarakan masalah yang terjadi. Lalu bagaimana dengan mereka yang datang dan tinggal di wilayah adat suku sumuri dan pernah terpilih dan masih terpilih sebagai anggota legislatif dari wilayah ini?
Apakah karena mereka bukan masyarakat asli sehingga mereka hanya mau numpang tinggal dan mengumpulkan kekayaan dari negeri ini untuk dibawa pulang ke daerah asalnya?
Wilayah adat suku Sumuri ini pun bukan tidak punya sumber daya alam yang diambil untuk kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, dan Republik Indonesia ini. Buktinya sekian puluh tahun perusahan loging dan sawmil pernah hadir dan membawa keluar kayu dari wilayah ini baik dalam bentuk kayu utuh maupun kayu yang sudah diolah di sawmill.
Hutan yang dibabat bersih oleh loging sudah ditanami sawit dan sawit itupun sudah tumbuh besar, diolah dan diekpor keluar selama sekian puluh tahun sampai saat ini tanpa status kontrak tanah yang jelas dari pihak perusahan bersama masyarakat pemilik hak ulayat.
LNG Tangguh pun hadir dengan ketangguhannya untuk menguasai sekian ribu hektar tanah ulayat dari tiga marga tanpa benar-benar memajukan masyarakat setempat. Belum selesai dengan persoalan yang terjadi hadir lagi perusahan Genting Oil yang karena kepentingannya meminta bantuan pihak pertanahan Bintuni untuk membuat pemetaan tanah adat dari sembilan belas marga atau beberapa marga diantaranya yang memiliki tanah adat di wilayah adat suku Sumuri.
Tujuannya baik yaitu untuk membantu masyarakat membuat pemetaan, namun adalah salah dan tidak baik bahwa peta yang dilakukan tidak disosialisasikan kepada masyarakat adat untuk dipastikan bahwa apakah pemetaan yang dibuat sudah sesuai atau belum.
Hal ini memunculkan keributan dalam masyarakat adat bahwa ada beberapa marga yang melihat sebagaian besar tanah adatnya diklaim oleh marga lain. Untuk itu, bagaimana menyelesaikan masalah yang telah terjadi?
Pihak-pihak yang merasa dirugikan telah menempuh beberapa cara, pertama melalui pihak lembaga masyarakat adat suku Sumuri, kedua melalui pihak Polsek Sumuri, ketiga melalui Polres Bintuni, keempat, ada beberapa anggota dari salah satu marga yang juga merasa dirugikan diminta oleh pihak Kementerian ESDM untuk difasilitasi oleh perusahan dan diberangkatkan untuk menemui pihak kementerian di Jakarta.
Namun apa hasilnya, pihak kementerian masih mengembalikan lagi ke daerah. Oleh karena dikembalikan ke daerah, maka Bupati sebagai kepala daerah bersama MRPB turun ke masyarakat untuk membantu memediasi dan hendak menyelesaikan masalah yang terjadi. Tapi sampai saat ini persolan belum juga selesai.
Meskipun masalah belum juga selesai Pemerintah Daerah Teluk Bintuni telah memberikan undangan dan menyelenggarakan sosisilisasi nilai kompensasi dan musyawarah tentang bentuk kompensasi pemanfaatan tanah ulayat masyarakat hukum adat suku Sumuri, serta untuk membayar kompensasi tahap dua bagi marga yang tentu masih punya masalah dengan marga lain.
Pertanyaannya, apakah tindakan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni ini sudah baik dan benar, ataukah pemerintah ikut membuat pelanggaran serta sengaja mengabaikan masalah yang belum selesai sambil ikut melindungi mafia-mafia yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat di suku sumuri? Cukup sekian.***
