BINTUNI, jurnalpapua – Pembangunan infrastruktur di Teluk Bintuni yang banyak tertinggal dari tetangga sebelah di Kabupaten Fakfak, salah satu penyebabnya karena tidak ada anak negeri yang mengawal di pemerintahan pusat.
Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Fakfak berdasarkan kebijakan pemerintah pusat yang bergerak sangat masif, tak lepas dari keberadaan Menteri Investasi/Kepala BPKM, Bahlil Lahaladia yang merupakan putra Fakfak.
“Sedangkan kami di Bintuni, tidak punya orang asli putra daerah yang ada di pemerintahan pusat sebagai pendorongnya. Ini yang harus bersama-sama kita pikirkan agar pembangunan Bintuni tidak terus menerus tertinggal,” ungkap Benyamin Inanosa, Sekretaris Komite Transformasi dan Investasi Sumuri kepada media ini, Kamis (24/8/2023).
Teriakan nyaring tentang kebijakan pembangunan Teluk Bintuni yang disuarakan Filep Wamafma selaku DPD RI, perlu adanya tandem di lingkaran pemerintahan pusat agar tidak terdengar sendirian.
Benny mengapresiasi apa yang selama ini sudah dilakukan senator Filep dan politisi Robert J. Kardinal dalam menyuarakan aspirasi masyarakat Teluk Bintuni. Namun suara itu akan semakin keras terdengar dan bisa dikawal pelaksanaannya, jika ada putra daerah yang punya komitmen membangun negerinya, duduk di kursi DPR RI.
Dalam momentum tahun politik 2024, Benny mengajak masyarakat Bintuni bahu membahu memilih orang Bintuni yang akan mewakili daerah ini di level nasional maupun provinsi.
Masyarakat Teluk Bintuni terutama yang berasal dari wilayah Kuri, Wamesa, Irarutu dan Sumuri, diminta mari sama sama membantu pemerintah daerah Kabupaten Teluk Bintuni untuk merawat Bintuni sebagai Rumah Bersama yang harmonis, baik dari tingkat kampung sampai pada tingkat nasional.
“Untuk itu dalam pemilihan Legislatif nanti sebagai orang bintuni, kami semua diminta mendukung untuk hadirnya keterwakilan orang Bintuni di senayan sana, dengan cara memilih putra dan putri terbaik yang berasal dari Bintuni agar dapat paham dan tahu kondisi real yang ada di Bintuni,” ujar Benny.
Selain legislatif pada level nasional, diharapkan agar MRP Papua Barat segera di lantik supaya lembaga kultural MRP ini dapat mengambil peran untuk mengawal pembangunan yang merujuk pada semangat OTSUS. JP01
