BINTUNI, jurnalpapua.id – Polemik menurunnya jumlah pemilih cukup drastis di Moskona Raya yang saat ini masuk Daftar Pemilih Sementara (DPS), mengundang reaksi dari Himpunan Pemuda Moskona.
Forum yang menjadi wadah intelektual pemuda Moskona ini mempertanyakan kinerja para Kepala Distrik di wilayah tersebut, yang tidak memiliki data jumlah penduduknya di wilayah kerja masing-masing.
“Ini kondisi yang sangat fatal dan memalukan. Bagaimana seorang pimpinan di wilayah tidak punya data dan tidak tahu berapa jumlah warganya. Lalu yang menjadi acuan merencanakan program kerja di distrik itu apa, kalau jumlah penduduk yang menjadi data paling mendasar saja tidak dimiliki,” kata Piter Masakoda, Ketua Himpunan Pemuda Moskona kepada media ini, Selasa (30/5/2023).
Kritikan pedas alumni mahasiswa Jogjakarta ini didasari fakta saat dilakukan rapat pleno pembahasan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di aula KPUD Teluk Bintuni beberapa waktu lalu.
Sejumlah kepala distrik yang hadir, kata Piter, tidak bisa menyodorkan angka jumlah penduduknya untuk disingkronkan dengan DPS yang ada di KPUD. Bahkan ada kepala distrik yang justru meminta data jumlah penduduk itu kepada Panitia Pemilihan Umum tingkat Distrik (PPD).
Kondisi ini yang kemudian membuka peluang dari pihak-pihak yang punya kepentingan politis, untuk memainkan data pemilih. Kata Piter, saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah (bupati) pada 2020, jumlah DPT di Moskona Raya lebih dari 8 ribu pemilih, melebihi jumlah jiwa yang tertuang dalam DP4.
Saat ini, menjelang pelaksanaan pemilihan legislatif, jumlah pemilih sementara Moskona Raya yang dimiliki KPUD Teluk Bintuni, menyusut hingga di angka 4000 pemilih. Data itu menyesuaikan dengan jumlah penduduk yang sudah memiliki hak pilih dan divalidasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan KTP.
Piter Masakoda bisa memaklumi alasan penyusutan jumlah pemilih itu karena perpindahan domisili penduduk, dari Moskona Raya ke wilayah lain, jika jumlahnya tidak signifikan.
“Kalau dari 8 ribu turun menjadi 7500 karena pindah domisili, itu masih masuk akal. Tapi ini berkurang hingga ribuan, dan tidak ada penambahan DPS di dapil lain dengan jumlah sebanyak itu. Jadi kalau DPS saat ini berdasarkan validasi KTP oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, lalu saat pilkada lalu dasarnya apa dalam menetapkan DPT itu,” ungkap Piter.
Jumlah penduduk di Moskona Raya tidak akan mudah dipermainkan oleh pihak-pihak tertentu, jika Kepala Distrik memiliki data base yang jelas terkait jumlah penduduknya. Data jumlah penduduk di masing-masing distrik itu, bisa dihimpun dari para kepala kampung dan perangkat RT-RW setempat, yang mengetahui persis keberadaan warganya.
“Makanya kalau kita sekarang salahkah KPU, salahkan Capil terkait penurunan ini, susah juga. Karena kita dari kepala kampung sampai di kepala distrik, tidak punya data yang valid sebagai acuan. Jadi belajar dari kondisi ini, saya berharap kepada pemerintah daerah, pilih kepala distrik itu jangan asal-asal. Setop, jangan asal tempatkan orang. Harus tempatkan orang yang paham bekerja dan bisa membenahi kekurangan yang ada ini,” tukas Piter. JP01
