BINTUNI, jurnalpapua.id – Para Kepala Kampung di Kabupaten Teluk Bintuni, diharapkan bisa memberikan solusi atas berbagai persoalan kecil yang terjadi di wilayahnya, sehingga masyarakat tidak perlu datang ke Kantor Bupati untuk mengadu.
Hal itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kepala Kampung, sebagai ujung tombak kepemimpinan di daerah dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jika tidak mampu diselesaikan di tingkat kampung, ada jenjang pemimpin di atasnya, yakni Kepala Distrik.
Jika mekanisme ini bisa dijalankan, maka tidak akan terjadi penumpukan masyarakat di kantor bupati dengan membawa persoalannya dari kampung masing-masing.
“Saya harap mereka (Kepala Kampung) ini bisa melihat kepentingan yang ada di kampung, kebutuhan masyarakat. Jangan sampai hal kecil di kampung, masyarakat harus lari sampai di bupati, kasihan terlalu jauh,” kata Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw usai melantik 42 Kepala Kampung dari 13 Distrik di Gedung Serba Guna (GSG) Bintuni, Rabu (3/8/2022).
Selain itu, saat di Kantor Bupati dengan harapan bisa bertemu dengan Bupati, tapi kenyataannya terlalu lama menunggu karena harus mengantri. Jika sudah demikian, biasanya masyarakat akan kecewa dan marah serta menimbulkan konotasi negatif, bupati tidak mau melayani masyarakatnya.
“Padahal bukan kita tidak mau layani, tapi karena tugas kita banyak dan harus menunggu lama, mereka marah. Itu yang akhirnya menimbulkan konotasi, kita tidak melayani masyarakat dengan baik,” tandas Bupati.
Selain itu, keberadaan Kepala Kampung yang dipilih oleh masyarakat, bisa menjadi motor penggerak pembangunan di kampung masing-masing. Selaku kepala daerah, bupati akan mengawasi dan mengevaluasi setiap kinerja dari kepala kampung, sesuai yang diperintahkan oleh presiden.
Menurut Bupati, perhatian presiden terhadap kemajuan kampung luar biasa. Para kepala daerah diperintahkan agar memperhatikan kampung dengan baik. “Tugas kami adalah mengawal agar pemanfaatan dana kampng bisa berjalan sesuai peraturan yang ada,” tukas Bupati. JP01
