SORONG, jurnalpapua.id – Sejak beberapa hari terakhir, antrian masyarakat yang membeli bahan bakar minyak di SPBU yang ada di Kota dan Kabupaten Sorong, mengular hingga memenuhi jalan raya. Kepanikan warga ini dipicu kabar bohong yang beredar, akan ada kelangkaan dan kenaikan harga BBM.
Menyikapi kondisi itu, beredar seruan aksi yang akan dilakukan mahasiswa dan masyarakat, untuk mendatangi kantor SKK Migas perwakilan Papua Maluku yang ada di Kota Sorong. Seruan yang beredar di medsos dalam bentuk flayer ini, terdapat logo Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Kalimat yang tertulis adalah, mengajak masyarakat dan mahasiswa menuju kantor SKK Migas pada hari Senin (8/11/2021), agar masalah BBM segera dituntaskan.
Seruan aksi mahasiswa dan masyarakat untuk mendatangi kantor SKK Migas tersebut, dinilai salah alamat. Pasalnya, SKK Migas tidak miliki kewenangan untuk mengintervensi antrian BBM oleh masyarakat kota dan Kabupaten Sorong. SKK Migas hanya bertugas mengawasi dan memastikan kelancaran eksplorasi dan eksploitasi migas yang dilakukan kontraktor.
Kepala SKK Migas Perwakilan Papua Maluku, Subagyo menjelaskan, berdasarkan fungsi dan kewenangan yang diatur dalam Perpres Nomor 9 Tahun 2013, SKK Migas selaku instansi pemerintah pusat, ditugaskan hanya untuk mengelola pelaksanaan kegiatan sektor hulu migas.
Dalam pelaksanaan kegiatan hulu migas dimaksud, hanya dibatasi pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi produksi, untuk memastikan adanya potensi sumber energi yang berada dibawah permukaan dapat secara efektif dan efisien dapat diangkat kepermukaan untuk dijual minyak mentah dan gas alamnya, sebagai bagian dari pemasukan bagi Negara.
“SKK Migas bersama para kontraktornya yang berada di Kabupaten Sorong (Pertamina Ep, Petrogas Basin & Island dan Mondor Salawati), tidak memilki kewenangan hingga pendistribusian hasil-hasil olahan minyak mentah dan gas alam, berupa produk BBM maupun produk listrik dan seterusnya,” kata Subagyo. JP03
