BINTUNI, jurnalpapua.id – Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Ir Petrus Kasihiw MT memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) segera membagikan paket pekerjaan untuk masyarakat pada bulan ini.
Kendati jumlahnya masih terbatas, program itu dirasa bisa sedikit mengurangi beban ekonomi masyarakat yang semakin terjepit akibat pandemi covid-19.
“Untuk jumlah pastinya ada berapa, nanti tanyakan ke Dinas PUPR. Yang jelas, paket itu harus direalisasikan bulan ini,” kata Bupati petrus Kasihiw MT, usai penyerahan SK CPNS di Rumah Tamu Negara Argosigemerai, Jumat (9/7/2021).
Bupati Bintuni dua periode ini menyadari pembagian paket pekerjaan itu akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat, karena jumlahnya yang sangat terbatas. Saat dibagikan, pasti akan ada yang tidak terima. Tetapi itu adalah opsi terbaik ditengah situasi sulit yang dihadapi pemerintah daerah, terkait kondisi APBD yang banyak menyusut akibat refocusing anggaran.
“Saya bilang ditahan pun susah, digulirkan pun masih juga ribut. Ya sudah, mendingan kita bagikan saja agar roda perekonomian masyarakat bergerak. Dengan kondisi keuangan di tengah pandemi seperti ini, memang tidak semua kebijakan pemerintah bisa memuaskan seluruh masyarakat. Itu yang harus disadari semua pihak,” tambah Bupati.
Mantan Kepala Bappeda Bintuni ini juga mengingatkan kepada masyarakat, agar tidak memaksakan kehendak terkait pembagian paket pekerjaan. Jika situasi transfer keuangan dari pemerintah pusat ke kas daerah lancar, tentu paket pekerjaan masyarakat juga bisa berjalan normal.
“Masyarakat harus pahami itu, bukan lantas menuding bupati ingkar janji. Wah ini bupati sudah janji maka harus terlaksana. Tidak seperti itu juga. Kita lihat kondisi. Janji kita satu tahun lalu dengan kondisi hari ini kan beda. Sekalipun janji, tetapi kita harus tetap sesuai dengan kondisi keuangan. Karena transfer semua datang dari pusat, kalau pusat tidak kirim kita duit, terus kita mau pake apa,” tandasnya.
Sementara kepada masyarakat penerima paket pekerjaan, harus komitmen melaksanakan pekerjaan yang sudah diterimanya, agar program pembangunan di wilayah ini juga berjalan. Sebab, meski itu paket masyarakat yang nominalnya rata-rata di bawah 1 miliar, tetapi tetap mengandung konsekwensi hukum karena APBD sebagai sumber dananya.
“Jangan sampai ketika paket sudah diterima, uangnya diambil tapi pekerjaan tidak dilaksanakan. Masyarakat yang model begini yang membuat Bintuni ini sulit untuk maju,” pungkas Petrus Kasihiw. JP01
