TELUK BINTUNI, jurnalpapua – Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, melihat langsung dari dekat kondisi Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara, yang sudah satu tahun ditinggal penghuninya mengungsi akibat konflik bersenjata, Rabu (7/10/2026).
Kunjungan ini dalam rangka persiapan pemulangan para pengungsi ke kampung halamannya. Mengajak sejumlah pimpinan OPD, Bupati akan merehabilitasi rumah penduduk, fasilitas Kesehatan dan fasilitas pendidikan yang sudah mulai rusak.
“Harapan saya, sebelum perayaan Natal nanti, masyarakat sudah kembali ke kampung. Saya minta kepala distrik agar segera kembali ke tempat tugasnya, untuk persiapan pemulangan pengungsi,” kata Yohanis Manibuy.
Selain mengajak Komandan Kodim 1806/TB dan Kapolres serta Kajari Teluk Bintuni, Bupati juga mangajak Plt Kepala Dinas PUPR, Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kepala Dinas Pendidikan serta Kepala Bakesbangpol.
Kepala SD Negeri Moyeba, Mesias Orocomna, sangat mengapresiasi langkah Bupati yang melihat langsung kerusakan sekolahnya. Gedung sekolah yang sudah rusak sejak 2015, semakin parah dengan peristiwa kontak bersenjata pada tahun 2025. Proses belajar mengajar terpaksa dipindahkan selama satu tahun terakhir ke SD Negeri 2, Kali Kodok di Bintuni.
” Saya secara pribadi dan sebagai kepala sekolah sangat bersyukur dan sangat mengapresiasi kepada Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, yang sudah melihat keadaan langsung di lapangan. Harapan kami apa yang disampaikan bisa segera direalisasikan untuk memenuhi kebutuhan sekolah,” ucap Mesias Orocomna.
Namun Mesias mengingatkan, luka pendidikan di zona merah konflik ini tidak bisa disembuhkan sendiri. Ia berharap perhatian tidak berhenti di pemerintah daerah. Bukan hanya pemerintah Teluk Bintuni, tetapi juga pemerintah provinsi Papua Barat hingga pemerintah pusat.
“Melihat keadaan kami saat ini, kami merasa sedih dan menangis. Semoga apa yang kami usulkan bisa dijawab, terutama di dunia pendidikan,” ujar Mesias.
Harapan serupa disuarakan Jefri Orocomna, Ketua Komisi B DPRK Teluk Bintuni. Menurutnya, pendidikan harus menjadi zona aman yang bebas dari eksploitasi politik dan militer. Ia menyebut kerusakan tidak hanya pada rumah warga, tapi juga kantor distrik, puskesmas, hingga PAUD, SD, SMP.
“Kondisi Moskona Utara semua tahu, kami sudah lihat ada kerusakan perumahan, kantor-kantor, pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan. Ini menjadi wacana kami untuk APBD 2027 agar rumah-rumah dan kantor yang rusak, terutama Kantor Distrik Moskona Utara yang dibangun sejak 2001 sejak Kabupaten Manokwari, bisa dibangun permanen,” tegas Jefri Orocomna.
Jefri memastikan, DPRK melalui Tim Banggar akan mengawal aspirasi ini. Namun ia juga menekankan, pemulihan total Moskona membutuhkan keberpihakan fiskal dari pusat.
“Pemulihan ini harus ada perhatian khusus dari pemerintah pusat, Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan Bapak Gubernur Papua Barat. Saya minta pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten bekerja sama, sehingga pengungsi bisa dipulangkan dan bisa bahagia di tanah kelahiran mereka,” paparnya. JP03
