BINTUNI, jurnalpapua – Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, masuk sebagai salah satu wilayah pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di sektor ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto yang terangkum dalam Asta Cita.
Untuk mewujudkan gagasan tersebut, di Teluk Bintuni akan dibuka lahan baru untuk mencetak sawah, dengan total luas lahan mencapai 875,2 hektare.
Kepala Dinas Pertanian Teluk Bintuni, Abraham Inanosa menjelaskan, dari total luas lahan tersebut, terdistribusi pada 5 distrik, yakni Distrik Aranday (201,9 H), Distrik Tomu (148 H), Meyado (331,5 H), Tuhiba (139,8) dan Distrik Tembuni (53,9 H).
“Yang saat ini sudah siap jalan, ada 200 hektare, ada di Distrik Tuhiba, Tembuni, Meyado dan Aranday. Masing-masing distrik 50 hektare,” kata Abraham Inanosa, Selasa (19/5/2026).
Biaya pembukaan hutan untuk lahan sawah baru ini, kata Abraham, murni ditopang APBN melalui Kementerian Pertanian RI. Saat ini, proyek pembukaan lahan sawah baru ini, sedang dalam tahap penyelesaian dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) oleh tim akademis dari Universitas Papua.
Dalam rancangannya, hasil cetak sawah baru ini akan dikelola oleh kelompok tani di masing-masing wilayah. Seperti di Distrik Aranday, terdapat enam kelompok tani (poktan) sebagai pengolah lahan, yang tersebar di Kampung Aranday, Kampung Kecap, dan Manunggal.
Di Distrik Tomu, terdapat empat poktan Tomu 1 dan 2, Wanagir dan Unagaga), Meyadi 4 poktan (Sumber Makmur, Vasco 1,2 dan ), Tuhiba dua poktan (Lestari dan Sibena Raya) serta Distrik Tembuni terdapat 4 poktan. Kelompok tani penggarap lahan ini, kata Abraham, terima beres lahan yang sudah matang dan siap digarap.
Seluruh proses pembukaan lahan ini, akan dikerjakan oleh pihak ketiga atau kontaktor. Terkait dengan hal ini, Abraham Inanosa mengusulkan agar Kementerian Pertanian memperhatikan kontraktor lokal atau Orang Asli Papua (OAP), sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan.
“Kan juga ada kontraktor OAP yang memiliki alat berat, punya kemampuan untuk membuka lahan. Jadi usulan saya, agar saudara-saudara kita yang OAP ini bisa menjadi skala prioritas sebagai pelaksana pekerjaan,” kata Abraham Inanosa. JP01
