BINTUNI, jurnalpapua – Disaat sekolah lain banyak yang menolak siswa baru karena kuotanya yang sudah tercukupi, kondisi yang ironis justru terjadi pada SMP Satu Atap Moyeba, Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat.
Pada tahun ajaran baru 2026/2027, sekolah yang menjalankan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di pengungsian ini, hanya menerima enam siswa baru.
Mengawali Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada hari pertama masuk sekolah pada Senin (13/7/2026), para guru sekolah ini memanfaatkan ruang kelas darurat yang ada di rumah Supardi, Kepala SMP SATAP Moyeba, di Kampung Hokut Distrik Bintuni.
“Karena kelas yang selama ini kita gunakan KBM masih numpang di SD Kalikodok, terpaksa untuk MPLS ini kita laksanakan di ruang kelas darurat,” kata Supardi, Kepala SMP SATAP Moyeba.
Sejak pecah konflik bersenjata di pegunungan Distrik Moskona Utara pada akhir tahun 2025 lalu, para siswa SMP SATAP Moyeba ini mengungsi bersama orangtuanya ke Ibu Kota Kabupaten Teluk Bintuni.
Agar mereka tidak kehilangan haknya mengenyam pendidikan, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Teluk Bintuni menyiapkan ruang kelas di SD Bintuni 2 (SD Kalikodok). Bergiliran dengan SD, para siswa SMP Moyeba ini baru masuk kelas setelah murid SD pulang.
Terkait dengan minimnya jumlah siswa yang mendaftar, Kepala SMP SATAP Moyeba, Supardi, menduga karena sosialisasi Sistem Penerimaan Siswa Baru (SPMB) yang kurang mengena terhadap para orangtua siswa.
Dalam SPMB ini, ditetapkan empat jalur penerimaan siswa, yakni jalur prestasi, domisili, afirmasi dan zonasi. “Mungkin mereka masih anggap, sistem itu tidak berfungsi,” kata Supardi.
Dengan jumlah siswa yang mendaftar di tahun ajaran baru ini, praktis total siswa yang saat ini belajar di SMP SATAP Moyeba seluruhnya sebanyak 30 anak. Mulai kelas 7 sampai kelas 9.
Disampaikan Supardi, jika kondisi kekurangan siswa ini terus berlanjut, maka SMP SATAP Moyeba kemungkinan akan ditutup.
“Kalau sampai SMP itu tidak dapat siswa, itu pengaruhnya tutup. Kalau tutup, berarti guru-guru akan ditarik dari Distrik Moskona, masyarakat sendiri yang rugi,” tukas Supardi. JP01
