Wakil Bupati JL Serahkan Dana Padat Karya 14 Kampung Distrik Manimeri

0
38
wakil Bupati Teluk Bintuni, Joko Lingara (baju putih), secara simbolis menyerahkan Dana Padat Karya kepada kepala kampung di wilayah Distrik Manimeri, Sabtu (29/11/2025).
Google search engine
Spread the love

BINTUNI, jurnalpapua – Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, Joko Lingara, secara simbolis menyerahkan dana Padat Karya kepada 14 kepala kampung yang ada di wilayah administratif Distrik Manimeri, Sabtu (29/11/2025).

Dari 14 kampung ada yang ada di Distrik Manimeri, masing-masing kampung menerima Dana Padat Karya sebesar Rp 25 juta. Kepala Seksi Pemerintahan Distrik Manimeri, Marlon Mariawasi menyebut, ini adalah penyerahan Dana Padat Karya tahap kedua, yang bersumber dari APBN.

Wakil Bupati Joko Lingara berpesan, agar dana tersebut digunakan untuk kegiatan yang memberi manfaat secara luas masyarakat di masing-masing kampung. Misalnya untuk membangun Pos Ronda, jembatan kecil atau sarana lainnya, yang dikerjakan secara bersama-sama oleh masyarakat kampung setempat.

“Ini bukan uangnya Kepala Kampung. Ini uang untuk kegiatan di kampung, yang kebetulan dipercayakan pengelolaannya kepada Kepala Kampung. Harus jelas laporan penggunaannya,” kata Wabup JL.

Di tempat yang sama, Kepala Kampung Bumi Saniari, Suharto Sangadji mengusulkan, bagaimana jika Dana Padat Karya itu diserahkan dalam satu tahap saja, sehingga nominal yang diterima kampung bisa lebih besar dan dapat digunakan untuk kegiatan yang lebih besar pula.

“Misalnya dalam satu tahun alokasi Padat Karya 50 juta. Apakah bisa itu kemudian diberikan dalam satu tahap, sehingga kami bisa membuat suatu kegiatan yang lebih besar. Seperti jembatan atau pengecoran jalan,” kata Suharto.

Menanggapi aspirasi tersebut, Marlon Mariawasi akan meneruskannya ke pimpinan untuk disampaikan kepada instansi yang berwenang mengatur alokasi dana tersebut. Sebab, yang menentukan alokasi dana sampai dengan skema percairannya, adalah kementerian yang ada di Jakarta.

“Karena ini APBN, dan kami yang ada di daerah hanya menjalankan saja. Soal apakah peruntukan dan tata cara pencairan apakah bisa diubah, kami akan kami sampaikan dulu ke kementerian,” kata Marlon. JP01

Google search engine

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here