BINTUNI, jurnalpapua – Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, menjalani kegiatan perdananya dengan mengikuti peluncuran (launching) program Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (5/3/2025).
Bupati Yohanis Manibuy yangd dilantik oleh Presiden RI pada 20 Februari 2025 ini, mengikuti peluncuran program pencegahan korupsi tersebut secara daring dari Kantor Dinas Kominfo Teluk Bintuni di SP 5, didampingi Sekretaris Daerah Frans Nicolas Awak serta sejumlah Kepala OPD.
“hari ini saya menjalankan tugas dan amanah sebagai Bupati setelah dilantik pada 20 Februari 2025 oleh Bapak Presiden RI. Hari ini adalah kegiatan pertama saya, yaitu launching MCP, program daripada Komisi Pemberantasa Korupsi,” kata Bupati Anisto, sapaan populer Yohanis Manibuy, kepada wartawan usai kegiatan.
MCP adalah program kolaborasi antara KPK dan Pemerintah Daerah, untuk mencegah korupsi dalam bentuk pengukuran perbaikan tata kelola pemerintahan.
Yang menjadi fokus dari program MCP ini ada 8 bidang, yakni Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Publik, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) serta Optimalisasi Pajak.
MCP dikawal melalui aplikasi yang dibuat oleh KPK sebagai sarana pelaporan yang akan diisi oleh OPD.
Dengan diluncurkannya program MCP 2025, kaat Bupati Anisto, ke depan seluruh OPD di lingkungan Pemda Teluk Bintuni bisa bersama-sama berkolaborasi untuk mengelola pemerintahan dengan baik melalui program MCP.
“Mohon doanya terus, agar kami bisa mengelola pemerintahan ini menuju Teluk Bintuni yang maju,” tukasnya.
Indeks pencapaian MCP Kabupaten Teuk Bintuni pada 2024, berada di zona merah dengan angka 19,31 persen. Dalam pencegahan korupsi, Teluk Bintuni berada di urutan 536 dari 546 Provinsi/Kota/Kabupaten seluruh Indonesia.
Berdasarkan data yang dirilis KPK, progres terendah dalam pencegahan korupsi di Kabupaten Teluk Bintuni, adalah di bidang Pengadaan Barang dan Jasa, yang progresnya hanya di angka 9.
Selain PBJ, progres terendah selanjutnya adalah bidang Manajemen ASN (17), Perencanaan (19) serta Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang juga diangka 19. Progres tertinggi dalam pelaksanaan program MCP ada di bidang Pelayanan Publik, dengan angka 47.
“Teman-teman bisa lihat sendiri kondisi Teluk Bintuni seperti apa (progres penilaian MCP-nya). Tapi komitmen kami bersama-sama OPD terkait, Pak Sekda dan Ketua DPR, kita berkomitmen dan berkolaborasi, hal-hal yang masih kurang bersama-sama kita perbaiki,” ungkap Bupati Anisto. JP01
