JAKARTA, jurnalpapua Situasi di Papua semakin memanas dengan meningkatnya aksi anarkis yang dilakukan oleh Kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM). Menanggapi hal ini, Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, mengajak Pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret guna menyelesaikan konflik dan memulihkan stabilitas di wilayah tersebut.
“Kami prihatin dengan gencarnya aksi OPM yang belakangan ini semakin sering dilakukan. Kami meminta Pemerintah segera mengambil langkah konkret dan fokus pada penyelesaian konflik serta stabilitas keamanan di Papua,” kata Meutya Hafid dalam rilis di Jakarta, Jumat (19/7/2024).
Meutya menekankan pentingnya pendekatan sosial budaya dalam menangani aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh OPM. Menurutnya, dialog dan negosiasi yang inklusif dapat menjadi jalan keluar yang lebih efektif dalam meredakan ketegangan di Papua.
“Pemerintah perlu membuka kembali dialog-dialog dengan kelompok OPM untuk mencari solusi damai. Negosiasi yang inklusif dan transparan dapat membantu mengurangi ketegangan,” tambah Legislator dari Dapil Sumatera Utara itu.
Ketegangan di Papua, khususnya di Puncak Jaya, semakin meningkat setelah tiga anggota OPM tewas dalam baku tembak dengan anggota TNI pada Selasa (16/7). Penembakan tersebut bermula ketika sejumlah anggota OPM menyerang Satgas Yonif RK 753/AVT.
Situasi ini menambah urgensi bagi Pemerintah untuk segera mengambil tindakan yang lebih strategis dalam menangani konflik di Papua. Meutya Hafid menegaskan bahwa Pemerintah harus mengoptimalkan berbagai pendekatan, baik militer maupun non-militer, untuk menciptakan suasana yang kondusif di Papua. Dialog yang terbuka dan inklusif dengan melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat setempat, dinilai sebagai langkah penting untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan.
“Pemerintah harus mampu mengelola konflik ini dengan bijaksana, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak hanya fokus pada aspek keamanan semata, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan budaya bagi masyarakat Papua,” ungkap Meutya.(JP02)
