DOB Provinsi Papua Barat Tengah Untuk Siapa?

0
113
Bupati Teluk Bintuni Ir Petrus Kasihiw MT bersama para pejabat dari empat daerah usai membahas pembentukan DOB Provinsi Bomberay Raya di Oransbari, Kamis (12/1/2023). Foto: Ist/JP
Spread the love

Oleh : Oleh : Gabriel Pangan Dorisara, OSA (Salah satu Imam Augustinian dan putera asli Suku Sumuri)

JIKA kita melihat di media massa entah surat kabar, radio, youtobe dan tv papua tidak kalah yang ditampilkan adalah pembicaraan seputar Daerah Otonomi Baru (DOB).

“Mereka” yang berbicara tentang DOB selalu mengatasnamakan rakyat dan demi kesejahteraan rakyat. Nyatanya mayoritas masyarakat tidak membutuhkan DOB.

Hal yang dibutuhkan masyarakat adalah kesejahteraan hidup. Kesejahteraan yang didorong oleh para pimpinan daerah dengan langkah-langkah yang strategis dan membantu. Misalnya menyiapkan sumber daya manusia yang mantap atau berkompeten agar dengan itu individu atau masyarakat dapat melihat dan mengelola potensi alam yang dimilikinya untuk kesejahteraan hidup. Bukan menyiapkan sumber daya manusia untuk menjawab kebutuhan di tempat lain. Karena dalam konteks itu bisa dilakukan oleh setiap individu seturut niat atau kemauannya.

Kembali dalam konteks DOB secara khusus di wilayah Provinsi Papua Barat, telah dimekarkan salah satu Daerah Otonomi Baru yaitu Provinsi Papua Barat Daya yang meliputi beberapa kabupaten dan kota. Hal ini sah-sah saja terpenting dampak dari DOB itu dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat umum (pendatang yang lama berdomisili di kota dan kabupaten yang ada), serta masyarakat asli (pemilik hak ulayat).

Melihat Provinsi Papua Barat Daya yang telah dimekarkan menjadi salah satu DOB membuat beberapa kepala daerah dan tokoh atau perwakilan yang mengatasnamakan masyarakat suku hendak membentuk DOB, yaitu Provinsi Papua Barat Tengah.

Pertanyaannya, untuk apa DOB yang mau dibentuk itu? Apakah untuk kesejahteraan masyarakat atau untuk ruang jabatan dan sumber harta bagi mereka yang sedang memperjuangkannya? Jika untuk kesejahteraan masyarakat, maka pertanyaan selanjutnya adalah sejauh mana para “pejuang” itu telah membantu masyarakat untuk mengalami kesejahteraan di masa kepemimpinan mereka sebagai kepala daerah atau tokoh yang dipercaya?

Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menyangkal bahwa tidak ada kebaikan dan kebenaran yang telah dilakukan oleh para tokoh dan “elite politik” yang sedang memperjuangkan DOB itu, melainkan perjuangan tentang DOB itu harus mendapat dukungan dari mayoritas masyarakat selain dari ketentuan hukum yang berlaku.

Kita dapat bertanya kepada mayoritas masyarakat, apakah kalian menghendaki agar DOB itu dibentuk? Jawaban yang kita peroleh adalah kami tidak menghendaki DOB, yang kami kehendaki adalah kesejahteraan hidup.

Percuma DOB itu ada tapi tidak berdampak positif bagi kami masyarakat, terutama kami masyarakat asli. Kami tidak mendapat jabatan atau tidak diangkat sebagai pegawai dengan alasan yang bermacam-macam, hutan tempat kami mencari makan ditebang untuk pembangunan DOB, tanah ulayat kami bukan menjadi milik kami lagi karena telah diambil untuk pembangunan DOB,  dan masih ada sekian macam jawaban yang dapat kita peroleh dari masyarakat terkait dengan DOB.

Mungkin para “pejuang” DOB dan kita yang lain dapat berpandangan lain terhadap pendapat masyarakat di atas, namun itulah realita yang ada. Masyarakat sering dipakai sebagai tameng dan dalih untuk memuluskan kepentingan ego para elite untuk mendapatkan apa yang didambakannya.  **

Google search engine

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here