JAKARTA, jurnalpapua.id – Krisis perubahan iklim di Indonesia membutuhkan dukungan besar semua pihak, khususnya dari Pemerintah untuk menyelamatkan rakyat. Salah satu langkah yang harus ditempuh adalah kebijakan menekan laju deforestasi berdasarkan data yang akurat dan faktual.
Problemnya, belakangan ini terjadi perbedaan data deforestasi antara yang dimiliki kelompok CSO dengan data yang dipegang pemerintah. Untuk menyamakan data itu, para jurnalis yang tergabung dalam Society Environmental Indonesia Journalist (SIEJ), menggelar diskusi publik secara virtual terkait Informasi dan Data tentang Deforestasi Hutan di Indonesia pada Jumat (10/12/2021).
Dalam diskusi ini, SIEJ mengundang Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ruandha Agung Sugardiman, David Gaveau (ilmuwan dari TheTreeMap), Kiki Taufik (Greenpace Indonesia) dan Akademisi dari UGM, Prof. Ahmad Maryudi.
Namun hingga diskusi dimulail, kedua narasumber dari KLHK dan Akademisi UGM tidak dapat dikonfirmasi untuk memaparkan pandangannya.
Baca juga: Jurnalis Dituntut Ikut Menjaga Hutan Papua Sebagai Benteng Terakhir Hadapi Krisis Iklim
Ketua Umum SIEJ Rochimawati, mengatakan pihaknya sengaja memfasilitasi diskusi terkait perbedaan data dan informasi antara pemerintah dengan lembaga dunia yang melakukan penelitian terkait deforestasi.
“Kami ingin menemukan titik terang, dengan dibukanya data dan informasi dan biarkan publik yang menilai,” kata dia.
Tujuan utama SIEJ adalah membangun jaringan jurnalis dan media untuk mendorong peliputan lingkungan yang kritis dan berpihak kepada kebenaran.
Langkah selanjutnya, mengevaluasi perizinan penggunaan lahan untuk perkebunan sawit, Hutan Tanaman Industr (HTI) dan pertambangan, penguatan fungsi hutan dan lahan gambut, serta mengevaluasi proyek nasional yang dapat mengancam keberadaan hutan.
Menurut Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Kiki Taufik, sejauh ini tidak ada itikad baik dari Pemerintah Indonesia dalam hal menekan laju deforestasi. Pemerintah selalu mengklaim, bahwa telah terjadi penurunan laju kerusakan hutan karena adanya kebijakan moratorium penggunaan hutan dan lahan gambut.
Sebaliknya, data yang dihimpun Greenpeace, deforestasi di Indonesia meningkat dari 2.45 juta hektare (2003-2011) menjadi 4.96 juta hektare (2012-2020).
“Dari data bisa terlihat, bahwa sejak adanya kebijakan moratorium, justru kita kehilangan hutan. Kalimantan dan Sumatera yang cukup masif kerusakannya,” kata Kiki Taufik.
Pada kondisi kejadian kerusakan hutan yang cukup masif ini, pihaknya melihat, peta data Mapsevice milik KLHK. Namun tidak semua data yang disajikan oleh pemerintah dapat diakses oleh publik.
Di Indonesia terdapat lima lembaga penelitian dunia yang mengukur laju deforestasi, diantaranya KLHK, University of Maryland, European Commision JRC, Atlas Nusantara (Tree Map) dan Map Biomass. Penelitian ini dilakukan dalam periode 2001 – 2020.
Kiki menyebutkan, terdapat perbedaan data dengan tingkat akurasi yang berbeda pula yang ditemukan dari ke lima institusi tersebut. Angka deforestasi Indonesia 2001-2020, data dari KLHK angka total kerusakan dalam satuan hektare mencapai 14.126.900, sementara University of Maryland 9.872.207, kemudian European Commission-JRC 22.450.801, Altlas Nusantara 10.012754 dan Map Biomass 13.065.825.
”Pemerintah tetap keukeh bahwa deforestasi berhasil ditekan dengan adanya kebijakan moratorium perizinan perkebunan sawit, pertambangan dan HTI,” katanya lagi.
David Gaveau dari TheTreeMap mengatakan, ada dua perbedaan dari penyajian data yang dilakukan lembaganya. Pertama adalah akurasi pengguna dan dan akurasi prosedur. Data yang disajikannya, terupdate setiap 6 hari sekali. Sedangkan data yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia, bisa mencapai 16 hari.
Dia menambahkan, Dirjen KLHK mengatakan tidaklah salah Presiden Jokowi mengklaim telah berhasil menekan angka kehilangan lahan hutan. Data terakhir pemerintah menunjukkan bahwa deforestasi saat ini adalah yang terendah dalam kurun waktu 20 tahun. KLHK mencatat kehilangan lahan sebanyak 115.460 ha karena deforestasi tahun 2019-2020.
“Saya tidak setuju angka ini, saya rasa kementerian memperkecil angka itu. Kita tidak tahu, data siapa yang salah. Sebenarnya kami ingin mengajak pemerintah untuk menyamakan persepsi terkait pemantauan data ini dan kemudian sama-sama mengevaluasi untuk mengambil langkah-langkah tepat,” ujarnya.
David mengatakan, mengawal hutan menjadi tanggung jawab bersama, salah satunya dengan adanya transparansi data akan dapat mencegah kerusakan hutan lebih parah lagi.
“Memang benar ada perbedaan data dan informasi terkait deforestasi, tetapi bahwa ada terjadinya kerusakan hutan adalah nyata, belum terlambat untuk fokus menyelamatkan hidrologi,” kata David. JP01
