BINTUNI, jurnalpapua – Kabupaten Teluk Bintuni dengan segala potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang berlimpah, membutuhkan orang-orang yang memiliki komitmen dan serius dalam merawat sebagai rumah bersama yang harmonis.
Jika tidak, kabupaten ini akan tetap tertinggal dengan status sebagai daerah dengan kemiskinan ekstrim. Kekayaan alam daerah ini hanya dinikmati segelintir orang.
Demikian disampaikan Benyamin Inanosa, Sekretaris Komite Transformasi dan Investasi Sumuri dalam forum Focus Group Discussion (FGD) berkaitan dengan persiapan kajian pembentukan DOB Babo Raya di gedung Women and Child Center (WCC), Sabtu (19/8/2023).
Pembangunan daerah di Kabupaten Teluk Bintuni dan rencana pengembangan ke depan termasuk pemekaran wilayah kabupaten menjadi beberapa DOB, perlu diarahkan menggunakan daya dukung dalam arti luas sebagai motor penggerak potensi daerah serta pemanfaatan sumberdaya alam yang terpadu dan berkelanjutan.
Yang terjadi belakangan ini, pembangunan di Teluk Bintuni tak lebih hanya seperti proyek mercusuar yang tampak gemerlap di permukaan, namun keropos di dalamnya.
Rencana pembangunan masih sebatas meriah di kegiatan seremonial yang menghabiskan banyak biaya, tapi tindaklanjutnya tidak ada.
“Membangun negeri ini harus serius. Jika ingin bangun hotel, maka harus dikerjakan sampai tuntas, jangan dibiarkan bangunan berupa rangka seperti yang dipunyai hotel yang di bangun Perusda Bintuni Maju Mandiri saat ini. Ingat, disana ada uang masyarakat adat yang diinvestasikan namun tidak dikerjakan secara bertanggung jawab,” kata Benny, sapaan Benyamin Inanosa mencontohkan salah satu proyek mangkrak yang menyedot duit APBD.
Contoh lain kegiatan yang tampak gemerlap di permukaan namun keropos adalah pembangunan Kawasan Industri di Onar.
Disampaikan Benny, negara sudah menyetujui kawasan industri dibangun sejak tahun 2016 melalui Perpres nomor No 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional untuk bangun kawasan industri.
Namun ia melihat tidak ada keseriusan dari pemerintah daerah untuk mewujudkan PSN tersebut, dan yang terjadi justru memanipulasi Groundbreaking saat ada kunjungan Wakil Presiden RI pada 14 Juli 2023 lalu.
“Padahal SK Penetapan Lokasi Kawasan Industrinya saja sampai hari ini belum ada, dan revisi RTRW-nya belum ada persetujuan,” tukas Benny.
Baca juga: Wakil Presiden Groundbreaking Kawasan Industri Teluk Bintuni di Lahan yang Belum Dibebaskan
Dengan fakta-fakta tersebut, Benny mengajak seluruh elemen masyarakat Teluk Bintuni menyatukan pandangan dan semangat membenahi Bintuni menjadi daerah yang maju dan masyarakat yang sejahtera. JP01
