JAKARTA,jurnalpapua.id – Implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama satu tahun kini berada di bawah sorotan tajam. Program prioritas pemerintah tersebut dinilai masih dibayangi berbagai masalah krusial, mulai dari dugaan konflik kepentingan hingga dampak negatif terhadap alokasi anggaran pendidikan nasional.
Kritik keras ini mencuat dalam diskusi publik bertajuk “Peringatan 1 Tahun MBG: Kroni Untung, Anak-Anak Diracun” yang berlangsung di kawasan Kalibata, Jakarta, Kamis (8/1/2026). Selain membebani fiskal, program ini dikhawatirkan bakal menurunkan standar kualitas pendidikan di Indonesia akibat pergeseran prioritas pendanaan.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Yassar Aulia, mengungkapkan temuan mengejutkan dari hasil pemantauan acak terhadap mitra penyelenggara MBG sepanjang Oktober hingga November 2025. Berdasarkan data ICW, tercatat sedikitnya 102 yayasan yang menjadi mitra program tersebut memiliki keterkaitan erat dengan jejaring politik dan kekuasaan.
“Dalam klasifikasi kami, sebanyak 27 yayasan terdeteksi terafiliasi dengan partai politik, 18 yayasan memiliki koneksi dengan sektor bisnis swasta, 12 terkait dengan birokrasi, dan 9 lainnya berafiliasi dengan kelompok relawan pemenangan pilpres,” papar Yassar saat memaparkan hasil risetnya.
Lebih lanjut, Yassar merinci adanya indikasi kronisme yang lebih spesifik. ICW menemukan 7 yayasan yang pengelolanya merupakan orang dekat pejabat publik, 6 yayasan terkait dengan unsur militer, serta 4 yayasan yang dikelola mantan penyelenggara negara.
Hal yang paling mengkhawatirkan, ICW mencatat terdapat 3 yayasan mitra yang pendiri atau pengurusnya memiliki rekam jejak dalam kasus korupsi. Selain itu, terdapat masing-masing 2 yayasan yang teridentifikasi berafiliasi dengan institusi Kepolisian dan Kejaksaan. Temuan ini memicu kekhawatiran publik mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana besar dalam program makan gratis tersebut.(JP02)
