JAKARTA,jurnalpapua.id – Ambisi Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Papua sebagai wilayah swasembada energi mendapat catatan kritis dari parlemen. Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, mengingatkan bahwa langkah besar tersebut tidak boleh mencederai tatanan ekologi dan hak-hak masyarakat adat yang telah lama menetap di sana.
Johan menegaskan, pemerintah wajib melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara transparan sebelum proyek fisik dimulai. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya lokal tidak justru meninggalkan kerusakan lingkungan yang permanen di Bumi Cendrawasih.
“Rencana ini tidak boleh hanya dilihat dari kacamata ekonomi atau ketahanan energi nasional semata. Harus ada pengujian serius dari aspek ekologi, sosial, hingga tata kelola lahan yang akuntabel,” ujar Johan dalam keterangan tertulisnya.
Politisi ini menyoroti secara khusus wacana penanaman kelapa sawit berskala besar yang digadang-gadang sebagai salah satu solusi energi alternatif. Menurut Johan, pemerintah perlu melakukan audit menyeluruh terhadap perizinan lahan yang sudah ada saat ini. Ia mengkhawatirkan adanya tumpang tindih lahan yang berpotensi memicu konflik agraria di masa depan.
Lebih lanjut, Johan menekankan bahwa masyarakat adat Papua harus diposisikan sebagai subjek utama dalam setiap tahapan pembangunan. Ia menolak keras jika warga lokal hanya dijadikan objek kebijakan tanpa keterlibatan aktif dalam pengelolaan sumber daya mereka sendiri.
“Masyarakat adat bukan penonton. Mereka adalah pemilik sah ulayat yang harus dilibatkan sejak tahap perencanaan. Kita ingin swasembada ini benar-benar dikelola oleh masyarakat setempat, sesuai dengan janji pemerintah,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mencetuskan visi untuk memandirikan Papua secara energi. Kebijakan ini diharapkan mampu memutus rantai ketergantungan pasokan BBM dari luar pulau sekaligus menekan harga energi agar lebih terjangkau bagi masyarakat di wilayah paling timur Indonesia tersebut. Namun, tantangan besar kini berada di tangan pemerintah untuk menyelaraskan ambisi tersebut dengan perlindungan hutan hujan tropis yang menjadi paru-paru dunia di Papua.(JP02)
