JAKARTA, jurnalpapua – Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, dijadwalkan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Selasa (16/12/2026) sore. Agendanya, membahas percepatan pembangunan Papua sebagai daerah Otonomi Khusus.
Selain Bupati Teluk Bintuni, dijadwalkan seluruh kepala daerah, mulai Gubernur, Walikota dan Bupati se-Tanah Papua juga akan mengikuti pertemuan yang melibatkan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Sebelum pertemuan dengan Presiden Prabowo, para kepala daerah se-Tanah Papua ini diundang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Senin (15/12/2025) di Gedung Bhakti Praja Kemendagri untuk rapat persiapan bertemu presiden.
“Besok sore, jam 3 Bapak Presiden yang akan memberikan arahan tentang langkah-langkah untuk percepatan pembangunan di Papua,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Senin (15/12/2025).
Dalam pertemuan dengan para Gubernur, Bupati dan Walikota se-Tanah Papua, Tito Karnavian menyampaikan peran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, untuk sinkronisasi dan harmonisasi program pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh wilayah Papua.
Sedangkan komite yang hadir, Velix Wanggai bersama sembilan anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, yakni Ribka Haluk, John Wempi Wetipo, Ignatius Yogo Triyono, Paulus Waterpauw, Ali Hamdan Bogra, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, Yanni, John Gluba Gebze, dan Juarson Estrella Sihasale.
Peran komite dinilai krusial untuk memastikan percepatan pembangunan berjalan selaras, khususnya pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Tito menjelaskan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua tidak bersifat operasional dan tidak mengurangi kewenangan kepala daerah.
Tito juga menjelaskan bahwa komite berperan membantu Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dalam menjalankan kebijakan Otsus, mulai dari pembangunan sumber daya manusia, transformasi ekonomi, hingga penguatan tata kelola pemerintahan. Tito bilang, tanpa koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah, pembangunan infrastruktur berisiko tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Kemudian program-program provinsi juga, baik antarprovinsi, dengan program provinsi dengan kabupaten/kota, itu juga harus sinkron. Sehingga tidak overlapping atau tidak ada yang kosong. Itulah gunanya kita mempercepat pembangunan Papua,” tegasnya. JP03
