MANOKWARI, jurnalpapua.id – Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, F.H R membantah tudingan dari Aliansi Peduli Masyarakat Adat dan Lingkungan, menyebut dirinya terlibat pemalsuan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor No. 13/Menhut-II/2014 tentang Pelepasan Kawasan Hutan.
“Sy ini orang papua tidak kerja palsukan dokumen begitu…judulnya tidak bagus…seakan akan kami ada bikin kesalahan….sy minta judulnya diganti….karena berita awalnya bukan begitu,” bantah F.H R melalui percakapan WA, Senin (6/9/2021) malam.
Selain membantah tudingan yang dilontarkan Aliansi Peduli Masyarakat Adat dan Lingkungan, F.H R ini juga keberatan dengan judul pemberitaan yang digunakan jurnalpapua.id yang tertulis; “Diduga Palsukan Izin Menteri, Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat Dilaporkan ke Gakkum KLHK”.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat yang mengaku mengerti etika jurnalistik ini, menginginkan jurnalpapua menyampaikan berita seperti yang dimuat di media lain dengan judul “Terlibat Pemalsuan Izin Menteri, Kopermas dan Perusahaan Milik Keluarga Kardinal serta Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Diadukan Kepada Penegak Hukum KLHK”.
Padahal, tugasnya wartawan taat pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ), yang pada Pasal 3 berbunyi: Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
Ketaatan wartawan terhadap asas tersebut dilakukan dengan senantiasa mencantumkan kata ‘diduga’ atau disinyalir pada tindakan subjek peristiwa beritanya.
Sulfianto Alias, Ketua Panah Papua sebelumnya menegaskan bahwa Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat yang dilaporkan ke Balai Gakkum KLHK Wilayah Maluku Papua adalah F.H R. “Iya, benar,” jawab Sulfianto ketika dikonfirmasi apakah benar yang dimaksud sebagai Kadis Kehutanan Papua Barat itu F.H R. JP03
