BINTUNI, jurnalpapua – Sebelum turun dari jabatannya dan meninggalkan Kabupaten Teluk Bintuni, Bupati Petrus Kasihiw diminta agar melantik pimpinan OPD yang saat ini masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt).
Selain itu, dalam menyusun formasi pejabat yang akan dilantik, Petrus Kasihiw diharapkan mengikuti regulasi yang mengatur komposisi atau persentase jabatan, yakni 80 persen untuk Orang Asli Papua (OAP) dan 20 persen untuk suku nusantara.
Demikian disampaikan Eduard Orocomna, Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRP) Kelompok Kerja Adat Perwakilan Kabupaten Teluk Bintuni kepada media ini, Selasa (18/6/2024).
“Tolong lihat anak-anak 7 suku untuk dapat posisi sesuai regulasi yang ada. 80 persen kuota OAP 7 suku, 20 persen untuk saudara-saudara nusantara yang lahir besar di Bintuni,” kata Eduard Orocomna.
Seperti diberitakan, Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw akan melantik para pejabat eselon II, III dan IV sebelum turun dari kursi Bupati. Surat izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk pelantikan itu, disampaikan Bupati, sudah turun.
Berita terkait : Izin Kemendagri Turun, Bupati Teluk Bintuni Siap Lantik Pejabat Eselon II dan III
Selain melantik pejabat berdasarkan uji kompetensi, evaluasi jabatan serta rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Bupati juga akan melantik pejabat yang selama ini duduk sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
Terkait dengan rencana itu, Eduard Orocomna meminta Bupati segera melakukan penetapan, dan tidak menunda lagi. Sebab, sampai saat ini banyak posisi strategis di kursi pimpinan yang sudah bertahun-tahun dijabat oleh seorang Plt.
“Kami minta sebelum bupati turun, untuk plt-plt itu harus di definitifkan. Kepala Dinas, Kepala Distrik, sebelum bapak turun, jabatan itu harus lantik semua,” tegas Eduard Orocomna. JP01
