MANOKWARI, jurnalpapua.id – Evaluasi kinerja dan uji kompetensi yang bermuara pada rotasi pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat, adalah hal yang wajar dan biasa dalam rangka penyegaran Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Bahkan rolling jabatan atau pemindahan posisi pejabat sekalipun, bukanlah sesuatu hal yang haram untuk dilakukan oleh seorang pemimpin,” kata Pdm. Tere L. Rumaropen, A.Md., SE, Ketua Rahim Papua LP4OP kepada media ini, Selasa (21/3/2023).
Pernyataan ini disampaikan Pdm. Tere menanggapi rencana terkait dengan langkah evaluasi dan uji kompetensi yang akan bermuara pada rolling atau penggantian dan replacement oleh Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen (Purn) Drs. Paulus Waterpauw.
Menurutnya, evaluasi kinerja dan uji kompentsi terhadap kinerja seseorang atau sekelompok orang sebagai sumber daya penentu keberhasilan dalam suatu lembaga baik itu pemerintahan ataupun holding company, adalah sesuatu yang sah dan mutlak secara prinsip management guna mendapatkan output yang lebih optimal.
“Evaluas dan penggantian untuk beberapa kategori jabatan di kalangan ASN dalam lingkungan kerja pemerintah propinsi Papua Barat pada eselon tertentu ini, bagi saya adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, tetapi juga sekaligus sebagai sesuatu yang luar biasa,” ujarnya.
Biasa-biasa karena ini adalah sesuatu prosedur standar dalam prinsip management yang bertujuan baik guna mendapatkan the right man on the right place. Namun kebijakan ini dinilainya juga luar biasa, karena langkah ini adalah gebrakan teranyar dan baru pertama dalam sejarah tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua Barat.
Oleh sebab itu kata perempuan yang juga berprofesi sebagai aktivis dan politisi ini, tidak perlulah rolling jabatan ini ditanggapi secara heboh sebagai suatu malapetaka yang seolah-olah mau meluluhlantakkan keberagaman di Papua Barat. Apalagi kata Tere, sebagai seorang ASN itu pasti mengalami rolling karena sebab evaluasi, atau bahkan karena pensiun.
“Jabatan di birokrasi itu tidak abadi (life time), mau itu pemimpinnya seorang Pj, karateker ataupun gubernur defenitif. Jadi secara pribadi saya sangat mengapresiasi, dan berterima kasih sekaligus mendukung secara penuh langkah yang diambil oleh Bapak Pj Gubernur Papua Barat ini dalam upaya untuk mendapatkan good and clean governance,” ungkapnya.
Apa yang dilakukan Pj Gubernur Paulus Waterpauw, kata Tere, dalam rangka perbaikan dan peningkatan public service di lingkungan pemerintahan provinsi Papua Barat, untuk menghadapi era globalisasi yang serba cepat, digital dan terbuka.
Terkait dengan apakah ini menyalahi aturan atau tidak, perempuan pemerhati masalah perempuan dan anak ini berpendapat bahwa hal itu kan hanya persoalan regulasi. Kata Tere, sudah ada Surat Edaran dari Mendagri yang menjadi alndasar mendasar.
“Tidak perlu dihiperbol. Yang terpenting adalah tujuan dari langkah ini untuk apa? Kan tujuannya adalah untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayana ASN dalam birokrasi untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam bekerja sehingga daerah kita ini bisa lebih maju dan bersaing dengan daerah lain di Indonesia,” tukas Tere.
Pastinya, lanjut Pendeta Muda yang hobi diving ini, semua berharap bahwa dengan melakukan evaluasi dan uji kompetensi dalam rangka melakukan rolling pada jabatan-jabatan penting seperti ini, akan menemukan pribadi pejabat yang terstandarisasi sehingga mereka mampu bekerja secara professional membantu Pj Gubernur dalam memajukan Papua Barat dengan kurun waktu yang sedikit ini.
“Bagi saya ini suatu contoh kinerja Kepala Daerah yang sangat bagus dan sangat professional sehingga patutlah untuk ditiru atau dijadikan pertimbangan dalam pola kepemimpinan seorang kepala daerah. Perubahan itu memang sakit tetapi bertujuan lebih baik,” tandasnya.
Namun demikian, ada satu hal yang ia titipkan kepada Pj Gubernur Papua Barat, kiranya dalam rotasi jabatan ini dapat memaksimalkan juga keterlibatkan lebih banyak ASN perempuan khususnya ASN perempuan yang secara kapasitas telah memiliki golongan kepangkatan.
Keterlibatan para ASN perempuan ini bukan sebagai keterwakilan perempuansaja, melainkan lebih sebagai bagian dari pelaku reformasi birokrasi dengan high quality di Provinsi Papua Barat.
“Saya percaya Provinsi Papua Barat mempunyai ASN perempuan yang telah memiliki golongan kepangkatan dengan standar kecakapan dan professionalime yang mumpuni, smart dan energy. Hanya saja mungkin belum mendapatkan kesempatan dan ruang untuk membuktikan kemampuan, kapabilitas, kecakapan dan profesionalitas mereka,” ungkap Tere. JP03
