JAKARTA,jurnalpapua.id — Komisi II DPR RI mengharapkan kehadiran akademisi dari lima universitas mampu memperkaya pembahasan RUU tentang Pemilu melalui beragam perspektif akademik. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, saat memimpin RDPU Panja Penyusunan RUU Pemilu bersama akademisi dari Universitas Andalas, Universitas Lampung, Universitas Airlangga, Universitas Sam Ratulangi, dan Universitas Lambung Mangkurat, Rabu (11/11/2026).
“Keterlibatan perguruan tinggi memiliki arti strategis karena menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan kajian akademik yang dapat memberikan perspektif objektif, kritis, dan komprehensif. Kehadiran akademisi dari lima universitas ini diharapkan mampu memperkaya pembahasan melalui beragam perspektif akademik, termasuk pengalaman dan karakteristik penyelenggaraan Pemilu di berbagai wilayah Indonesia,” ujar Bahtra saat memimpin RDPU bersama akademisi dari Universitas Andalas, Universitas Lampung, Universitas Airlangga, Universitas Sam Ratulangi, dan Universitas Lambung Mangkurat.
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa Pemilu tidak hanya menjadi mekanisme prosedural pergantian kekuasaan, tetapi juga merupakan pondasi utama bagi konsolidasi demokrasi, legitimasi pemerintahan, serta kepercayaan publik terhadap sistem politik nasional.
Oleh karena itu, menurutnya, evaluasi dan perumusan desain penyelenggaraan Pemilu perlu dilakukan secara cermat, inklusif, dan berbasis bukti dengan mempertimbangkan dinamika sosial, politik, hukum, serta pengalaman penyelenggaraan Pemilu sebelumnya.
Ia menyebut kebutuhan evaluasi dan pembenahan menyeluruh dilatarbelakangi masih ditemukannya berbagai persoalan krusial dalam dua kali penyelenggaraan Pemilu, yakni pada 2019 dan 2024, yang sama-sama berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Berbagai persoalan tersebut, lanjutnya, menunjukkan perlunya penyempurnaan pengaturan Pemilu secara komprehensif, baik sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, penyelesaian norma-norma yang masih tumpang tindih, maupun pengisian kekosongan hukum yang ditemukan dalam praktik penyelenggaraan Pemilu.JP02
