BIREUN,jurnalpapua.id – Sebanyak 212 petugas dari berbagai latar belakang mengikuti bimbingan teknis atau bimtek enumerator untuk program Bantuan Stimulan Rumah Rusak Tahap Dua di Kabupaten Bireuen, Aceh, Rabu (22/4).
Kegiatan yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini berlangsung di Aula Setda setempat. Tujuannya tak lain untuk memperkuat kemampuan tim pendata di lapangan, menyusul bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah itu pada November 2025 lalu.
Bimtek yang berjalan selama enam hari ini akan mengerahkan para enumerator ke 14 kecamatan terdampak. Total ada sekitar 26.700 warga yang diperkirakan bakal didata untuk menerima bantuan.
Para peserta bimtek berasal dari unsur TNI, Polri, lembaga swadaya masyarakat (LSM), aparatur desa, jurnalis, hingga sukarelawan dari komunitas. Dengan komposisi yang beragam ini, BNPB berharap proses pendataan berlangsung transparan, akuntabel, dan benar-benar menyasar warga yang berhak.
“Enumerator adalah ujung tombak. Mereka harus bekerja profesional, objektif, dan penuh tanggung jawab,” tegas Bupati Bireuen, Mukhlis, saat membuka acara.
Hadir pula sejumlah pejabat penting dalam bimtek ini, seperti Sekda Bireuen, Kepala Pelaksana BPBD Bireuen, serta perwakilan BNPB: Dr. Agus Wibowo selaku penanggung jawab wilayah Bireuen, mantan Brigjen TNI Herman Hidayat (tenaga ahli Kepala BNPB), dan Dr. Asep Supriatna bersama tim.
Dalam sesi pemaparannya, Agus Wibowo menjelaskan perbedaan karakteristik penanganan bencana dari masa tanggap darurat hingga pemulihan. Ia menekankan pentingnya data valid sebagai fondasi kebijakan dan distribusi bantuan.
Sementara itu, Asep Supriatna mengupas tuntas teknis verifikasi, penggunaan formulir pendataan, serta perbedaan aturan antara tahap satu dan tahap dua. Materi ini dinilai krusial untuk menyamakan persepsi para enumerator sebelum mereka terjun ke masyarakat.
Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang dipandu langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Bireuen. Para peserta antusias mengajukan pertanyaan, mulai dari perbedaan mekanisme verifikasi tahap dua, kriteria penilaian rumah rusak, hingga usulan penyempurnaan proses pendataan ke depan.
Dengan bekal bimtek ini, pemerintah optimistis bantuan stimulan bagi korban bencana bisa lebih adil, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan gejolak sosial di kemudian hari.(JP02)
