BINTUNI, jurnalpapua – Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, diminta untuk segera menurunkan tim audit dan mengevaluasi direksi Perusahaan Daerah Bintuni Maju Mandiri (BMM).
Pasalnya, sejak berdiri pada 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2017, BUMD yang diharapkan menjadi salah satu penopang APBD Teluk Bintuni, hingga belum pernah sekalipun berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Berita Terkait: Terima Penyertaan Modal 39 M, Konstribusi Perusda Terhadap PAD Masih Nol Rupiah
“Lalu apa fungsinya Perusda dibentuk, kalau hanya menghabiskan APBD. Ini pasti ada salah kelola yang harus di investigasi dan dibenahi. Apalagi Pemda sudah memberikan penyertaan modal,” kata Jakson Kareth, Koordinator Komunitas Peduli Masyarakat Miskin (KOPUMAMI) Teluk Bintuni, Rabu (19/3/2025).
Menurutnya, langkah cepat harus segera ditempuh Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni selaku owner, jika ingin menyelamatkan aset-aset Perusda.
Diantara agenda mendesak yang harus dilakukan adalah menurunkan akuntan publik independen untuk mengaudit secara menyeluruh, baik dari sisi kinerja para pengelolanya dan sisi keuangan Perusda BMM.
“Bupati Teluk Bintuni selaku komisaris perusda, berhak untuk meminta pertanggungjawaban direksi atas pengelolaan perusahaan itu, serta menurunkan akuntan publik independen untuk mengaudit kinerja perusda. Ini yang harus ditempuh jika ingin menyelamatkan perusda dan mau dilanjutkan usahanya,” kata Jakson.
Hasil audit itu yang nantinya disampaikan ke Bupati, dan dijadikan bahan evaluasi dari pemerintah daerah. Setelah di audit, kata Jakson, perusda harus menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas hasil audit.
Ditegaskan Jakson, audit menyeluruh oleh akuntan publik yang independen ini penting dilakukan, untuk mengetahui sejauh mana kinerja dari pengelola Perusda BMM. Pasalnya, sejak berdiri dan digelontorkan duit penyertaan modal daerah, perusahaan ini belum pernah berkonstribusi terhadap PAD.
Padahal, beberapa kegiatan usaha sudah dilakukan Perusda BMM, seperti menyuplai tenaga kerja ke LNG Tangguh, bisnis BBM serta mengelola kebersihan kota. Dari tiga kegiatan itu, yang menggunakan dana langsung dari penyertaan modal hanyalah bisnis BBM, karena harus membayar dulu ke Pertamina.
Tapi untuk usaha suplay tenaga kerja dan pengelolaan kebersihan kota, dananya sudah dibayar oleh CSTS selaku kontraktor tenaga kerja di LNG Tangguh. Begitu juga pengelolaan sampah, ada anggaran yang dikucurkan dari APBD.
“Jadi untuk usaha yang sudah jalan dan menggunakan uang penyertaan modal, hanya bisnis BBM. Dua kegiatan lain itu tidak menggunakan penyertaan modal, dan sudah hasil. Jadi sangat aneh kalau sampai saat ini perusda tidak berkonstribusi terhadap PAD,” ungkap Jakson. JP01
