BINTUNI, jurnalpapua – Ruas jalan utama di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, banyak terjadi kerusakan yang membahayakan masyarakat pengguna jalan. Sayangnya, kondisi yang sudah menahun itu, luput dari sentuhan Dinas PUPR.
Koordinator Komunitas Peduli Masyarakat Miskin (Kopu Mami) Teluk Bintuni, Jekson Kareth menyebut, kerusakan jalan yang menjadi jalur utama masyarakat dan pejabat daerah itu, bisa dilihat sejak dari kawasan perkantoran Bupati di SP 3, Kampung Bumi Saniari.
Bergeser ke arah kota, jembatan kecil Kali Tuarai ruas dari arah Kantor Bupati, sudah amblas dan tidak bisa dilewati. Kendaraan yang berpapasan di ruas ini, harus bergantian untuk bisa lewat.
Bukan hanya itu, jembatan dekat kantor Distrik Manimeri kondisinya juga memprihatinkan. Ruas ini juga tidak bisa dilewati kendaraan yang berlawanan arah, secara bersamaan. Selain ruasnya yang sempit, pada bahu jalan itu rawan longsor dan menyebabkan kendaraan terperosok ke sungai.
Kemudian tak jauh dari workshop Paradiso, kontraktor besar yang banyak mengerjakan proyek di Teluk Bintuni, juga terdapat jembatan yang kondisinya kurang layak. Selain sempit, ruas jalan di atas jembatan ini juga berlubang.
Yang juga luput dari perhatian Dinas PUPR, adalah ruas jalan di kawasan Tanah Merah. Badan jalan di ruas ini turun cukup dalam, sehingga pengguna jalan yang dari arah SP, banyak memilih melintas di ruas sebelah kanan dan melawan arus.
“Fakta-fakta itu yang membuat kami prihatin. Dinas PUPR mampu menganggarkan dana miliaran untuk bangun jalan di hutan yang tidak ada orang lewat, sementara jalan di kota yang hari-hari ramai masyarakat menggunakannya, justru tidak diperhatikan,” kata Jekson.
Jekson menduga, ada kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan, yang terselip dari proyek pembangunan jalan di kawasan hutan.
Sejumlah proyek jalan di hutan, disebutkan Jekson, bisa dilihat di depan rumah dinas unsur pimpinan DPRD, di jalur GSG dan di jalur menuju rumah tamu negara di Iguriji.
“Kalau misalnya jalan yang dibangun itu dari jalan poros menuju rumah tamu negara, masih masuk akal. Demi kenyamanan para tamu negara yang datang dan menginap di rumah tamu negara. Tapi ini yang terjadi justru dari rumah tamu negara ke hutan-hutan. Begitu juga yang di depan rumah dinas DPRD atau yang di GSG,” urai Jekson.
Ia tak menampik jika pembangunan ruas jalan di kawasan hutan itu, untuk mengantisipasi perkemban kota Bintuni ke depan. Tetapi mestinya ada skala prioritas, mana yang lebih mendesak dibangun agar masyarakat menikmati. JP01
