BINTUNI, jurnalpapua.id – Pelayanan di kantor Bank Pembanguan Daerah (BPD) Papua Cabang Teluk Bintuni, dinilai belum begitu maksimal. Salah satu penyebabnya, bank milik pemerintah daerah ini belum memiliki kantor sendiri yang representative.
Padahal peran Bank Papua Cabang Teluk Bintuni cukup penting dan strategis. Bank Indonesia Perwakilan Papua Barat menjadikan bank yang masih menyewa ruko di kawasan Kalikodok ini sebagai salah satu tempat Kas Titipan atas uang yang beredar di Bintuni dan daerah sekitarnya.
Bupati Teluk Ir Petrus Kasihiw MT menegaskan, tahun 2022 Bank Papua Cabang Teluk Bintuni harus sudah memulai pembangunan gedung perkantoran sendiri di lokasi yang sudah ada. Targetnya, tahun 2023 perkantoran di SP 5 ini sudah bisa ditempati untuk pelayanan nasabah.
Kehadiran kantor cabang Bank Papua Teluk Bintuni yang representative ini menurutnya penting, karena Bintuni sebagai daerah dengan penerimaan keuangan terbesar, dan juga hadirnya sejumlah perusahaan berskala multinasional.
“Ke depan ada tiga kegiatan strategis nasional yang mulai berjalan. Train 3 LNG mulai operasi, Genting dan kawasan Industri di Onar. Perputaran ekonomi akan tinggi. Kalau Bank Papua dengan kondisi sarana prasarana yang ada ini, saya prihatin sekali. Melihat kondisi ini, sudah tidak layak melayani kita punya aktivitas pemerintahan maupun nasabah yang lain,” ungkap Bupati.
Dengan fakta itu, Bupati ingin berbicara langsung dengan direktur utama maupun komisaris Bank Papua, supaya supaya Kantor Bank Papua Cabang Teluk Bintuni secepatnya di bangun. “Kalau bisa 2022 dibangun, tahun 2023 sudah fungsional. Kita ini juga pemegang saham, malu kita ini,” tandasnya.
Bupati dua periode ini memberikan tawaran kepada manajemen Bank Papua, jika memang ada persoalan yang belum selesai dan mengganjal dalam proses pembangunan kantor itu, dipersilakan untuk menyampaikan kepada Bupati untuk dibantu penyelesaiannya.
Kalau memang terkendala biaya, Pemda Bintuni siap membangun gedung itu dengan perhitungan kerjasama yang diatur kemudian. “Apakah Bank Papua sewa kepada Pemda Bintuni atau itu dimasukkan sebagai penyertaan modal, itu bisa diatur yang penting ada komitmen. Yang pasti gedung ini harus dibangun, harus ada. Ini harga diri kita,” kata Bupati. JP01
