SORONG, jurnalpapua.id – Pemerintah melalui Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), telah mencanangkan rencana strategis Indonesia Oil and Gas 4.0 untuk memandirian energi, dengan target produksi minyak 1 juta barel per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari di tahun 2030.
Dalam mewujudkan renstra itu, dibutuhkan sinergi dari seluruh stake holder demi kelancaran operasional di sektor hulu migas. Sebagai upaya membangun sinergi yang solid dengan institusi yang menjalankan fungsi pengamanan obyek vital nasional dalam operasional hulu migas, SKK Migas Perwakilan Papua Maluku melakukan roadshow di sejumlah kota dan kabupaten di Propinsi Maluku dan Papua Barat.
Roadshow ini dimulai sejak 4 Oktober 2021 lalu di Propinsi Maluku, melalui pertemuan dengan Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Abdul Mukti Keliobas.
Dalam kunjungan tersebut, Kepala Perwakilan SKK Migas Papua dan Maluku, Subagyo, didampingi Field Manager KKKS Citic Seram Energy Ltd, Baigas, Field Operation Superintendent Kalrez Petroleum (Seram) Ltd, Eddy Mudjiono, dan Operation Specialist Balam Energy Pte Ltd, Devry Setyadi untuk menyampaikan update perkembangan masing-masing KKKS.
Tim SKK Migas yang juga bergabung adalah Penasehat Ahli Kepala SKK Migas Bidang Teritorial Mayjend TNI (Purn) Nono Suharsono, S.I.P.,M.Si, Penasehat Ahli Kepala SKK Migas Bidang Maritim Laksamana Pertama TNI Gendut Sugiono, S.H., Penasehat Ahli Kepala SKK Migas Bidang Keamanan Brigjend Polisi Drs. Bambang Priyambadah, Staf Ahli Dukungan Bisnis Bayu Wahyudiono, M.M, serta Kepala Departemen Humas SKK Migas Pamalu, Galih W.Agusetiawan.
Dalam pertemuan itu, Bupati Keliopas berharap rencana kegiatan seismik yang akan dilakukan Balam Energy Pte Ltd, dapat menemukan potensi reservoir hidrokarbon sehingga pemanfaatan sumber daya tersebut ke depan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Kunjungan berikutnya di Kabupaten Maluku Tengah. Bupati H Tuasikal Abua SH menyampaikan, kegiatan KKKS di daerahnya dapat memberdayakan tenaga kerja lokal. Selain itu, kerjasama penggunaan gas antara KKKS Citic Seram energy Ltd dengan BUMD MEA Propinsi Maluku dalam penyerapan gas dari sumur Lofin, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan Listrik di Kabupaten Maluku Tengah.
Kunjungan SKK Migas Pamalu di Provinsi Maluku, diakhiri dengan pelaksanaan Forum Koordinasi Stakeholder Hulu Migas Wilayah Maluku Tahun 2021, di Ambon pada 7 Oktober. Dalam pertemuan ini, Gubernur Maluku diwakili Kepala Dinas ESDM Drs.Fauzan Chatib, M.Si, dan Kapolda Maluku diwakili Wakil Direktur Pengamanan Objek Vital AKBP Raja Arthur Lumongga, S. S,I.K.
Sedangkan dari Korem 151/Binaiya, diwakili Kasi Teritorial Kol Inf Jocky Pesulima. Hadir pula Kepala Bagian Operasi BIN Daerah Maluku Ichwan, Asisten Intelijen Pangkalan Utama Angkatan Laut IX Kolonel Laut (KH) Fahyudi, Wakil Rektor I Pattimura Ambon Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, MP.d, Penasehat Ahli Kepala SKK Migas Bidang Teritorial Mayjend TNI (Purn) Nono Suharsono, S.I.P., M.Si.
Penasehat Ahli Kepala SKK Migas Bidang Teritorial Mayjend TNI (Purn) Nono Suharsono, S.I.P., M.SI, menyebut, sinergitas dan kolaborasi bersama baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, akademisi dan masyarakat dapat mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) dan mengamankan Objek Vital Nasional (Obvitnas).
“Dukungan terhadap kegiatan ekplorasi sumur baru berupa kemudahkan perizinan di daerah, jaminan keamanan, kenyamanan berinvestasi, tentu untuk kelancaran kegiatan operasional hulu migas di Wilayah Maluku. Pemerintah, melalui SKK Migas memiliki visi dan target untuk mewujudkan produksi nasional 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari di tahun 2030 untuk kemandirian energy,” ungkap Nono.
Wakil Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Maluku, AKBP Raja Arthur Lumongga, menyatakan komitmennya untuk menjaga keamanan wilayah kerja KKKS dan mencegah potensi konflik. Hal senada disampaikan oleh Asisten Intelijen Pangkalan Utama Angkatan Laut IX, Kolonel Laut (KH) Fahyudi, yang menyebut telah dibangun beberapa pangkalan dan Pos Angkatan Laut (posal) di wilayah teritorial Maluku.
“Khusus untuk blok Masela, sedang dipersiapkan pengamanan teritorial khusus untuk mengamankan Obvitnas di wilayah perbatasan Indonesia – Australia,” ungkap Fahyudi.
Wilayah Papua Barat
Tuntas dari wilayah Maluku, tim SKK Migas melanjutkan rangkaian roadshow kelembagaan berlanjut di Papua Barat melalui Forum Koordinasi Stakeholder Hulu Migas, pada 8 Oktober 2021 di Kota Sorong. Kegiatan ini dihadiri Kepala Staf Komando Armada III Laksamana Pertama TNI, Yeheskel Katiandago, Komandan Resimen Kavaleri III Marinir Kolonel (Mar) Tommy Dwijanto, Kepala Seksi Teritorial Komando Resor Militer 181 / Praja Vira Tama, Kolonel Arm Djoko Sujarwo.
Dalam pertemuan tersebut, Yeheskel Katiandago menyampaikan, forum koordinasi ini sangat baik dilakukan SKK Migas dan stakeholder di wilayah Papua dan Maluku, baik secara formal maupun informal untuk mendiskusikan kendala atau persoalan yang terjadi di lapangan.
Persoalan itu meliputi perlindungan asset Hulu Migas dan masalah hak ulayat masyarakat adat yang berujung pada pemalangan fasilitas perusahan, serta memastikan bahwa kehadiran kegiatan Hulu Migas dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah kerja melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Pengembangan Masyarakat (PPM).
Di Manokwari, kegiatan serupa berlangsung pada 11 Oktober 2021. Kehadiran Gubernur Papua Barat diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, Melkias Werinussa, SE., MH, bersama Kepala Dinas ESDM Drs. Yohan A. Tulus, SH.MH serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Drs. Abdullatief Suaeri. M.Si.
Kapolda Papua Barat diwakili Direktur Pengamanan Objek Vital Kombes Pol. Hady Winarno. S.I.K, Pangdam XVIII/Kasuari, diwakili Kepala Staf Kodam XVIII Kasuari, BrigJend TNI. Djoko Handoko, SE., MM. Hadir juga Kepala Bagian Operasi BIN Daerah Papua Barat Hendra serta Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu PendidikanUniversitas Papua, Prof. Drs. Ir. Benidiktus Tanujaya, M.Si.
Kepala Dinas ESDM Drs. Yohan A. Tulus, SH.MH menyampaikan bahwa pemerintah provinsi Papua Barat telah banyak membantu SKK Migas-KKKS dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang dihadapi KKKS di lapangan, dan menyampaikan harapan terkait pemberdayaan tenaga kerja lokal dalam kegiatan hulu migas.
Kepala Staf Komando Daerah Militer XVIII / Kasuari, BrigJend TNI. Djoko Handoko, SE., MM menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan program sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan rasa aman dan juga mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga mampu beradaptasi dengan mendukung kegiatan hulu migas di wilayah Papua Barat. JP03
