BINTUNI, jurnalpapua.id – Perusahaan Daerah Bintuni Maju Mandiri (BMM) yang tak kunjung produktif sejak dibentuk tiga tahun lalu, menimbulkan kegelisahan Ir Petrus Kasihiw MT, Bupati Teluk Bintuni selaku komisaris.
Sebagai orang yang bertanggungjawab atas keberadaan perusahaan itu, Petrus Kasihiw yang saat ini menjabat Bupati Teluk Bintuni untuk periode kedua, telah mengeluarkan disposisi untuk mengevaluasi kinerja perusda.
“Sebelum BPK melakukan audit ke Perusda beberapa hari lalu, saya sudah mengeluarkan disposisi kepada Pak Sekda, untuk melakukan evaluasi kinerja Perusda. Saya sudah perintahkan mengundang Direkturnya untuk melakukan pemaparan,” kata Petrus Kasihiw kepada wartawan, Kamis (2/9/2021).
Perhatian yang dicurahkan Bupati itu, karena keberadaan Perusda yang cukup strategis tersebut bisa menjadi tangan kananya pemerintah daerah dalam mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai komisaris perusda, Bupati Petrus Kasihiw meminta manajemen perusda menggunakan keuangan perusahaan secara eektif dan efisien.
“Karena harapan saya ke depan perusda harus memberikan konstribusi terhadap PAD. Biaya-biaya yang sifatnya hanya habis untuk operasional agar dikurangi, dan investasi yang bisa mendatangkan profit ditingkatkan,” tukasnya.
Menurut Bupati, Perusda BMM tidak perlu terlalu muluk-muluk membuat perencanaan bisnis yang keuntungannya belum jelas di raup. Sebaliknya, sebagai langkah awal perusahaan ini bisa menjalan kegiatan usaha dari skala kecil yang sudah pasti mendatangkan untung.
“Kerjakan plan jangka pendek yang bisa menghasilkan, seperti mengelola pusat kuliner. Rencana jangka panjang juga perlu, tapi feasibility studinya harus dibuat dulu. Tidak bisa menjalankan bisnis tanpa perencanaan dan perhitungan yang matang,” kata Bupati.
Selain evaluasi masalah kinerja, selaku komisaris juga akan membenahi struktur organisasi perusda yang saat ini banyak kekosongan. Bupati akan membentuk Panitia Seleksi (Pansel) untuk merekrut SDM yang memiliki kapasitas dan kemampuan mengisi jabatan direktur, termasuk mengisi kursi Dewan Pengawas.
“Tapi kita tanya dulu Dewan Pengawas yang ada sekarang, masih mau melanjutkan jabatannya apa tidak. Kalau memang tidak bisa, ya kita ganti dengan yang lain. Karena untuk semua jabatan itu, harusnya berkantor di Bintuni,” katanya. JP01
