MANOKWARI, jurnalpapua.id – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2020, mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua Barat.
Ini adalah predikat ke delapan yang diraih secara berturut-turut oleh pengelola pemerintahan di Tanah Sisar Matiti. Dalam penyerahan LHP yang dilaksanakan di auditorium BPK RI Perwakilan Papua Barat di Manokwari pada Senin (31/5/2021), empat daerah lain di Provinsi Papua Barat juga mendapatkan predikat yang sama.
Namun daerah yang mendapatkan opoi WTP sebanyak 8 kali berturut-turut, hanya Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Sorong Selatan. Sedangkan Kabupaten Maybrat, baru enam kali, Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari Selatan baru dua kali.
Herman Kayame ST, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) Kabupaten Teluk Bintuni, kepada media ini membeberkan rahasia pengelolaan keuangan daerah, sehingga predikat WTP itu kembali diperoleh Teluk Bintuni.
“Ada tiga poin penting dalam pengelolaan keuangan daerah ini. Salah satunya kesiapan kita dalam laporan keuangan dari masing-masing OPD. Kami memang sangat tegas dalam mempersiapkan SPJ, minta tagihan-tagihan kegiatan mereka sejak awal sampai akhir tahun anggaran,” kata Herman Kayame, usai penerimaan LHP LKPD TA 2020 di auditorium BPK RI Perwakilan Papua Barat.
Dengan pola seperti itu, sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah, Herman Kayame optimistis predikat WTP bisa dipertahankan. Apalagi dengan adanya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai aplikasi baru dalam penggunaan APBD mulai Tahun Anggaran 2021.
Dalam SIPD yang menerapkan sistem online dalam pengelolaan keuangan daerah, diatur lebih rinci sejak dalam perencanaan kegiatan, penganggaran dan penatausahaan. Kata Herman, saat ini pihaknya sudah masuk pada fase penatausahaan, dan diharapkan mulai Juni 2021, penggunaan keuangan daerah sudah 100 persen menggunakan SIPD.
“Kami sudah kirim tim untuk mempelajari bagaimana cara mencetak SP2D melalui system ini. Jadi memang SIPD ini sangat bagus dalam pengelolaan keuangan ke depan. Kalaupun sekarang masih ada kendala, ya memang butuh proses dalam penyesuaian terhadap segala sesuatu yang baru,” pungkas. JP01
