MANOKWARI, jurnalpapua – Seruan Menteri Agama Yaqut Choll Qoumas terkait ajakan ke masyarakat agar jeli melihat rekam jejak calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam kontestasi politik pada 2024 mendatang, adalah upaya menyelamatkan bangsa dari perpecahan.
Pasalnya, jika masyarakat salah dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemimpin bangsa dan Negara, situasi lebih buruk dimungkinkan terjadi dengan kondisi bangsa yang terpuruk.
Penegasan ini disampaikan A.Halik Rumkel, Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor (PW GP Ansor) Papua Barat menanggapi pernyataan Ketua Umum GP Ansor KH Yaqut Cholil Qoumas.
“Tidak ada yang salah dengan pernyataan itu. Kita semua memang harus jeli melihat rekam jejak capres dan cawapres demi keutuhan bangsa ini. Jangan hanya melihat dari tampilan luar. Harus juga dicermati isi dalamnya,” tandas Halik Rumkel kepada media ini, Selasa (3/10/2023).
Sebelumnya, KH Yaqut Cholil Qoumas yang juga sebagai Menteri Agama RI mengajak masyarakat untuk cerdas dalam memilih calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada pemilu yang berlangsung tahun depan.
Menag mengingatkan warga bangsa untuk melihat rekam jejak capres dan cawapres. Pilihan tidak semata didasarkan pada tampilan fisik dan cara berkomunikasi, tapi juga pada rekam jejak kinerjanya serta perhatiannya kepada seluruh warga bangsa di tengah keragaman yang ada.
Dalam penegasannya, Menag tidak menyebut sosok tapi lebih menekankan pada kriteria, sehingga memancing warga untuk lebih cerdas dalam memilih calon pemimpin bangsa. Halik Rumkel bilang, pernyataan Gus Yaqut itu justru sangat positif dalam memberikan pendidikan politik untuk seluruh komponen bangsa.
“Kita semua pastinya setuju dengan pemimpin yang bisa menjaga keutuhan bangsa ini. Nah, bagaimana agar keinginan itu bisa terwujud, itu yang Gus Menteri sampaikan, kita harus cerdas memilih,” kata Halik Rumkel.
Disampaikan Halik, menelusuri rekam jejak capres dan cawapres sangat penting, terutama rekam jejak dalam penggunaan agama sebagai alat politik. Sebagai Menteri Agama, kata Halik, Menteri Yaqut tentu harus menyampaikan hal ini ke publik sebagai pendidikan politik. JP01
