BINTUNI, jurnalpapua – Kunjungan Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin ke Kabupaten Teluk Bintuni pada 14 Juli 2023, telah berlalu. Namun momen itu menyisakan kekecewaan masyarakat adat tujuh suku, karena tidak adanya kesempatan menyampaikan aspirasi dan fakta yang sebenarnya terjadi.
Maliq Padai Manuama, Sekretaris Forum Intelektual Pemuda RISATURI (Sumuri, Wamesa, Irarutu dan Kuri) menyebut, waktu kunjungan Wapres RI yang singkat itu, seharusnya diberikan waktu bagi masyarakat ada 7 suku sebagai ‘pemilik rumah’ Kabupaten Teluk Bintuni, untuk menceritakan suksesnya pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dan hasil hutan di Kabupaten Teluk Bintuni.
“Tapi kami kecewa. Harusnya dialog diarahkan agar Bapak Wakil Presiden bertanya langsung kepada masyarakat adat mengenai keberpihakan pengelolaan program CSR oleh bp Tangguh dan DBH Gas-nya. Apakah benar benar dirasakan oleh masyarakat Teluk Bintuni, khususnya masyarakat adat tujuh suku,” kata Maliq, dalam siaran pers yang diterima media ini, Rabu (26/7/2023).
“Bapak Wakil Presiden juga dapat mengklarifikasi temuan Bapak Senator Filep Wamafma tentang kondisi masyarakat adat di sekitar daerah operasi LNG Tangguh ini,” tukasnya.
Pemda Kabupaten Teluk Bintuni selaku panitia lokal penyambutan kunjungan Wakil Presiden ini, seharusnya mengakomodir momentum untuk kebutuhan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dalam mendukung pemgembangan investasi di daerah ini.
Termasuk, misalnya alokasi waktu kepada masyarakat untuk berbicara langsung kepada Wakil Presiden terkait aspirasi di dirikannya universitas, agar dalam pengembangan SDM tidak berkutat pada program sertifikasi dan vocasional.
Namun kesempatan itu justru diberikan kepada manajemen bp selaku operator LNG Tangguh. Padahal kata Maliq, jika bp Tangguh ingin membicarakan kepentingan dan kesuksesannya, bukan pada saat kunjungan Wakil Presiden di Babo. Kantor bp ada di Jakarta, dan mereka bisa bicara up date kegiatan sosialnya di Jakarta.
“Berikan kesempatan masyarakat menyampaikan kepada bapak Wakil Presiden tentang dampak pemanfaatan DBH yang dirasakan oleh Masyarakat adat, apakah alokasi BDH Migas untuk masyarakat adat sudah dirasakan oleh masyarakat adat, atau hanya di manfaatkan oleh segelintir oknum kelompok atas nama masyarakat adat,” kata Maliq.
Kehadiran wapres di Teluk Bintuni dan khususnya Babo dengan kapasitas sebagai Ketua Badan Pengarahan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua ( BP3OKP ), menjadi representasi pemerintah untuk mendengar dan melihat apa yang menjadi bagian dari kepentingan rakyat yang dikemas dalam bentuk program strategis daerah.
Ungkapan dukungan akselerasi pembangunan Teluk Bintuni terutama wilayah industri juga disampaikan Fauzan Fimbay. Sebagai pemuda, ia mengajak seluruh elemen masyarakat adat tujuh suku untuk jeli melihat situasi dan kondisi yang saat ini terjadi, dengan memberikan masukkan profesional sesuai mekanisme.
“Agar harapan dan gagasan ide cemerlang anak negeri bisa diakomodir lewat kebijakan pemerintah daerah dan pusat, termasuk beasiswa bagi anak anak sekolah di dalam dan di luar negeri,” tandasnya. Rls/JP03
